Kamis, 20 September 2018

Search Institute: Ada Dugaan Kelalaian Dilakukan KPU Sampang

Selasa, 24 Juli 2018 23:34:25 WIB
Reporter : Zamachsari
Search Institute: Ada Dugaan Kelalaian Dilakukan KPU Sampang

Sampang (beritajatim.com) - Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem politik demokrasi dengan slogan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Salah satu sarana dari sistem politik demokrasi di Indonesia adalah Pemilihan Umum (Pemilu).

"Undang-undang ini yang akan mengatur semua sistem kepemiluan. Selain itu, pemilu dikatakan demokratis atau tidak melalui analisis library yang nantinya dikomparasikan dengan undang-undang," kata Peneliti Search Institute, Muhammad Farid, di acara Kongkow Pemilu Kabupaten Sampang, Selasa (24/8/2018).

Namun, kata dia, kenyataan yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan yang sudah diamanatkan oleh undang-undang. Diantaranya, rekrutmen panitia pemilu mulai dari level Kabupaten sampai level KPPS tidak sesuai dengan regulasi yang termaktub dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 dispesifikkan dalam PKPU nomor 2 tahun 2017. Terdapat indikasi adanya faktor kedekatan khusus antara calon dengan panitia.

"Kedua, adanya dugaan kelalaian yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Sampang terkait dengan ketidakvalidan data pemilih, dibuktikan dengan adanya DPT (daftar pemilih tetap) ganda, DPT yang sudah meninggal, hal ini terjadi dengan dalih sistem SIDALIH yang malfungsi dan ditambah dengan kurang pro aktifnya PPDP dalam melakukan pencoklitan di lapangan," jelasnya.

Ketiga, ada indikasi unsur kesengajaan penyalahgunaan C6 oleh oknum penyelennggara dan indikasi menghilangkan hak suara, hal ini terbukti dengan penyebaran C6 yang tidak sesuai by name by addres.

Keempat, indikasi adanya transaksional politik dalam pelaksanaan pemilu yang dilakukan oleh penyelenggra dengan tim sukses paslon tertentu.

"Dan yang kelima, molornya waktu rekap kabupaten dengan waktu yang seharusnya, hal ini terindikasi adanya mufakat jahat," tegasnya. [sar/suf]

Komentar

?>