Rabu, 22 Agustus 2018

Pilkada Pamekasan, Kholifah Gugat ke MK

Selasa, 24 Juli 2018 12:28:56 WIB
Reporter : Samsul Arifin
Pilkada Pamekasan, Kholifah Gugat ke MK

Pamekasan (beritajatim.com) - Hasil rekapitulasi manual Pilkada Serentak 2018 yang digelar KPU Pamekasan di Gedung PKP RI Jl Kemuning, Kamis (5/7/2018) lalu. Memastikan pasangan Badrut Tamam dan Raja'e (Berbaur) unggul dari pasangan Kholilurrahman dan Fathor Rohman (Kholifah) dengan selisih sebanyak 29.142 suara.

Berdasar data KPU Pamekasan, pasangan Berbaur mengumpulkan sebanyak 257.738 suara dan pasangan Kholifah meraih sebanyak 228.596 suara. Jumlah tersebut meliputi sebanyak 486.334 suara sah, sebanyak 12.744 suara tidak sah dari jumlah total sebanyak 499.078 suara.

Jumlah total surat suara terpakai pada pelaksanaan pilkada 2018, Rabu (27/6/2018) lalu. Tercatat sebanyak 680.392 pemilih yang tercover dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), meliputi sebanyak 328.430 laki-laki dan sebanyak 351.962 perempuan yang tersebar di 1.583 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 178 desa dan 11 kelurahan di 13 kecamatan berbeda di daerah berslogan Bumi Gerbang Salam.

Bahkan jauh hari sebelum rekapitulasi manual KPU Pamekasan, calon wakil bupati pasangan Kholifah Fathor Rohman sempat mengakui keunggulan pasangan Berbaur dengan ucapan selamat. "Selamat kepada pemimpin yang baru, semoga pihak yang menang bisa menjalankan amanah, jujur dan membuat masyarakat Pamekasan sejahtera. Serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala," kata Fathor Rohman, beberapa waktu lalu.

"Dari kami pribadi beserta Syaikhona KH Mohammad Syamsul Arifin sebagai pengusung utama kami, mohon maaf kepada seluruh masyarakat Pamekasan. Khususnya kepada Tim Laris, Tim Salam, Aslah Al-Hamidy, Panyepen, loyalis, relawan dan lain sebagainya," ungkap politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pamekasan.

Namun pihaknya mengaku tetap menang sekalipun kalah dalam pertarungan pilkada serentak 2018, sebab bersamaan dengan momentum pilkada serentak, para ulama pilar di Pamekasan kembali bersatu yang sebelumnya sempat 'terbelah' akibat perbedaan pandangan politik.

"Terima kasih atas dukungannya selama ini, perjuangan ini belum selesai. Terpenting kali ini, walaupun kami kalah di pilkada. Kami tetap menang karena bisa mempersatukan para alim ulama di Pamekasan, sehingga kami berharap Pamekasan bisa menjadi Baldatun Toyyibatun wa Rabbun Ghafur," tegas Fathor Rohman.

Namun beberapa saat pasca rekapitulasi manual tingkat kabupaten, justru beredar akta pengajuan permohonan nomor 70/1/PAN.MK/2018 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tertanggal Rabu (18/7/2018). Dalam surat tersebut tertulis surat kuasa khusus yang diberikan pasangan Kholifah kepada Gimono Kas dan kawan-kawan, Rabu (11/7/2018) lalu.

Beredarnya surat gugatan ke MK tentang hasil pilkada serentak menandakan bahwa politik di Pamekasan selalu berjalan dinamis, apalagi pasca rekapitulasi manual suasana terbilang cukup adem ayem dan cenderung kondusif. Sekaligus menandakan bahwa 'pertarungan pilkada Pamekasan' belum usai.

Secara garis besar tertulis gugatan tersebut dilayangkan karena dinilai ada pelanggaran sistematis, terstruktur dan massif. Apalagi dalam rincian gugatan juga bahwa KPU Pamekasan tidak pernah melakukan pleno mengenai DPT dengan pemohon. Bahkan, pasangan Kholifah juga tidak pernah menerima DPT.

Tidak hanya itu, terdapat sejumlah TPS yang dinilai menggunakan DPT lama. Sehingga disinyalir berpotensi terjadi pengelembungan suara ataupun pengurangan suara yang merugikan pasangan Kholifah, termasuk juga adanya dugaan upaya penghalangan penggunaan hak suara yang berakibat pada banyaknya pemilih yang tidak dapat menggunakan hak memilih dalam momentum pesta demokrasi lima tahunan tingkat kabupaten.

Jenis pelanggaran lain berupa penyerahan undangan kepada calon pemilih yang diduga ada upaya penghalangan, undangan tidak diberikan kepada yang berhak dan disosialisasikan calon pemilih dapat menggunakan hak pilih dengan menunjukkan e-KTP. Termasuk juga banyaknya jenis pelanggaran pasca pencoblosan.

Namun beredar informasi bahwa Ketua Tim Pemenangan Pasangan Kholifah KH Fariduddin Tamim justru mengaku tidak mengetahui adanya gugatan yang dilakukan pasangan Kholifah. "Mungkin paslon langsung (mengajukan gugatan), kami tidak tahu," ungkap Kiai Farid, dikutip dari salah satu media lokal.

Gugatan dari tim Kholifah dibenarkan Ketua KPU Pamekasan Mohammad Hamzah, bahkan pihaknya juga menyatakan siap menghadapi gugatan. "Ya benar (ada gugatan dari paslon Kholifah) dan kami siap menghadapinya," kata Mohammad Hamzah kepada beritajatim.com, Selasa (24/7/2018).

"Dari beberapa poin gugatan tersebut di antaranya meliputi persoalan DPT, dugaan pengkondisian undangan bagi calon pemilih. Termasuk beberapa hal lain yang dinilai ada pelanggaran selama proses pilkada berlangsung," pungkasnya. [pin/but]

Komentar

?>