Senin, 20 Agustus 2018

Mensos RI Permudah Keterlibatan Swasta dalam KAT

Rabu, 18 Juli 2018 21:09:15 WIB
Reporter : Nanang Masyhari
Mensos RI Permudah Keterlibatan Swasta dalam KAT

Kediri (beritajatim.com) - Menteri Sosial Republik Indonesia, Idrus Marham menyambut baik keterlibatan kalangan swasta dalam pengembangan program Komunitas Adat Terpencil (KAT).

Mensos ingin, kontribusi sektor swasta tidak terkendala oleh tahapan birokrasi dan regulasi. Seperti anggapan bahwa CSR perusahaan harus menunggu adanya UU tentang CSR.

“Cukup ada rekomendasi dari pak Dirjen, maka hari ini juga akan saya tandatangani,” kata Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI, Harry Hikmat meniru ucapan Mensos RI Idrus Marham, Rabu (18/7/2018).

Harry menyampaikan pernyataan Mensos RI tersebut, usai mengikuti Dialog Nasional PKH Indonesia di Pendopo Kabupaten Kediri. Hadir dalam dialog ini, Anggota Komisi XI DPR RI, Muhammad Sarmuji, Anggota 6 BPK RI Dr. Herry Azhar Azis dan Anggota 3 BPK RI Achsanul Qosasi. Sementara peserta dialog adalah para penerima manfaat PKH dan pendamping PKH.

Masih kata Harry, niat baik dunia usaha ini dinilai Mensos murni sebagai panggilan kemanusiaan – yakni saat kebutuhan mendesak rakyat tidak lagi bisa ditunda.

“Ketika panggilan kemanusiaan telah tiba, maka tahapan dalam langkah birokrasi telah hilang,” katanya. Kepada Harry, Mensos sempat mencontohkan, saat terbang ke Asmat di awal masa tugasnya sebagai menteri.

Mensos harus segera tiba di Asmat karena masalah gizi buruk dan campak. Sarana transportasi sangat terbatas, sehingga Mensos harus menumpang pesawat berbaling-baling tunggal. Padahal prosendurnya menteri harus dengan pesawat berbaling-baling ganda. Tapi bagaimana lagi, panggilan kemanusiaan harus segera dipenuhi.

Demikian pula, bila kontribusi perusahaan dalam bentuk CSR belum signifikan, Kemensos RI memastikan itu bukan karena perusahaan tidak bisa memberikan kontribusi.

"Pak Mensos selalu menekankan adanya langkah cepat dalam menyikapi apa yang ia sebut sebagai panggilan kemanusiaan tadi. Kini bulan waktunya lagi banyak beridiskusi,” tuturnya.

Istilah KAT sendiri, erat pemahamannya dengan kawasan pinggiran atau perbatasan. Namun pihaknya berharap, pinggiran tidak hanya dipahami dalam perspektif geografis.

Sebab pada kenyataanya ada juga daerah yang maju di pinggiran. Maka membangun dari pinggiran juga dimaknai sebagai pembangunan terhadap kehidupannya, ekonominya, penduduknya, dan budayanya.

Kalau demikian maka sebenarnya ada banyak potensi yang harus dikembangkan oleh Kemensos. Banyaknya pekerjaan juga membuat Kemensos tidak bisa bekerja sendiri, alias harus bersinergi dengan yang lain.

Misalnya, untuk mendorong interaksi dan komunikasi, Mensos mendorong forum konvensi untuk mengusulkan kepada Menteri Perdagangan agar menggeser lokasi pembangunan pasarnya ke daerah KAT.

“Coba direkomendasikan agar anggaran Kementerian Perdagangan digeser ke KAT,” katanya. Dengan demikian kesempatan rakyat di kawasam KAT meningkatkan pendapatan dan mencapai kemandirian ekonomim, akan semakin terbuka lebar. [nng/but]

Tag : menteri

Komentar

?>