Kamis, 20 September 2018

BI Minta Temuan Mark Up Pengadaan Tanah RS Temayang Harus Diusut

Kamis, 12 Juli 2018 20:02:56 WIB
Reporter : Tulus Adarrma
BI Minta Temuan Mark Up Pengadaan Tanah RS Temayang Harus Diusut

Bojonegoro (beritajatim.com) - Salah satu temuan dari pemeriksaan anggaran yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di APBD Kabupaten Bojonegoro tahun 2017 adalah temuan mark up atau selisih anggaran dalam pembebasan lahan untuk pembangunan Rumah Sakit (RS) Temayang.

Dari temuan tersebut, BPK merekomendasikan agar beberapa orang yang menerima uang tersebut harus mengembalikan ke kas daerah. Jumlah temuan BPK selisih anggaran sebanyak Rp1,5 Miliar. Rekomendasi tersebut dikirimkan kepada Bupati dan Ketua DPRD Bojonegoro.

Menyikapi hal itu, salah satu organisasi masyarakat sipil, Bojonegoro Institut (BI) menyatakan beberapa sikapnya agar kasus tersebut diselesaikan secara hukum. Karena menurut Direktur BI, Aw Syaiful Huda, perbuatan mark up anggaran tersebut tergolong sebagai tindak pidana korupsi, yang tidak tergolong sebagai delik aduan.

"Membiarkan praktek pidana ini akan mengundang preseden buruk bagi proses pengadaan barang pemkab yang diharapkan bersifat fair, terbuka, dan akuntabel," ujarnya, Kamis (12/7/2018).

Pihaknya menegaskan, agar penegak hukum, baik Polisi maupun Kejaksaan umtuk segera menindaklanjuti temuan BPK tersebut sesuai proses hukum tipikor yang berlaku. Dengan harapan dapat menjadi efek jera bagi setiap stakeholder tender proyek pemkab, agar tidak melakukan praktek-praktek serupa di masa depan.

"Bupati terpilih dan aparat pemkab perlu meningkatkan standar integritas yang tinggi, sehingga dapat memberikan jaminan secara hukum dan empirik, setiap proyek pemkab direncanakan, dilelang, dan dikerjakan sesuai peruntukannya," lanjutnya.

Apalagi, lanjut pria yang aktif di komunitas Atas Angin itu menilai, bahwa proyek pembangunan rumah sakit di Temayang tersebut merupakan program yang penting bagi masyarakat untuk mengatasi permasalahan pelayanan kesehatan di wilayah Bojonegoro bagian selatan.

"Masyarakat tentu sudah menunggu-nunggu pembangunan RS Temayang ini karena akses pelayanan kesehatan (Rumah sakit) jauh," jelasnya.

Sehingga dia berharap, dengan adanya pembangunan yang bersih dari praktek-praktek korupsi, tentu dapat menghasilkan kualitas hasil pembangunan yang terbaik. BI juga berharap dalam proses pengadaan barang dan jasa di Pemkab Bojonegoro bisa membuka ruang partisipasi publik dalam pengawasan.

Sementara itu, Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Agus Budiarto saat dihubungi tidak memberi jawaban. Pesan yang dikirim jurnalis beritajatim.com kepadanya juga tidak mendapat tanggapan.

Sedangkan, Kasat Reskrim Polres Bojonegoro, AKP Daky Dzulqarnain mengaku, proses hukum terkait temuan BPK tersebut menjadi ranah kejaksaan. "Saya kira (kewenangan) kejaksaan, Mas," jelasnya. [lus/kun]

Komentar

?>