Rabu, 12 Desember 2018
Dibutuhkan Wartawan untuk wilayah Nganjuk Syarat: 1.Pendidikan S1 (semua jurusan) 2. Usia Maksimal 28 Tahun 3. Memiliki SIM C 4. Punya Pengalaman Jurnalistik 5. Punya Pengalaman Organisasi Kirim Lamaran dan CV ke beritajatim@gmail.com

Tata Cata dan Ketentuan Pemungutan Suara Pilkada 2018

Sabtu, 23 Juni 2018 18:53:00 WIB
Reporter : Samsul Arifin
Tata Cata dan Ketentuan Pemungutan Suara Pilkada 2018

Pamekasan (beritajatim.com) - Pesta demokrasi lima tahunan dalam momentum pilkada serentak 2018 akan digelar Rabu (27/6/2018) mendatang. Meliputi pemilihan bupati dan wakil bupati Pamekasan serta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur.

Guna menentukan pemimpin masa depan yang lebih baik, tentunya juga dibutuhkan upaya proses pemilihan yang baik, transparan dan demokratis. Salah satunya dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang cara pemungutan suara sah, bahkan hal itu sangat penting dilakukan.

Dalam hal itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu menelurkan aturan melalui Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Khusus untuk pelaksanaan pilkada di Pamekasan, nantinya akan dilaksanakan di 1.583 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 178 desa dan 11 kelurahan di 13 kecamatan berbeda di daerah berslogan Bumi Gerbang Salam.

Berdasar Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 2 disebutkan proses pemungutan suara akan digelar mulai pukul 7:00 WIB hingga pukul 13:00 WIB, sementara proses penghitungan dilaksanakan mulai pukul 13:00 WIB di masing-masing TPS hingga proses penghitungan berakhir.

Bahkan proses pemungutan dan Penghitungan suara dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, efektif, efisien, mandiri, berkepastian hukum, tertib, untuk kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas dan aksesibilitas.

"Ketentuan tentang penggunaan formulir dalam pelaksanaan pilkada mendatang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni formulir yang digunakan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS harus melalui 13 poin utama yang sudah ditetapkan," kata Ketua KPU Pamekasan Mohammad Hamzah, Sabtu (23/6/2018).

Adapun 13 poin ketentuan penggunaan formulir pelaksanaan pilkada meliputi Model C-KWK berhologram sebagai Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, Model C1-KWK berhologram sebagai Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS, Model C1.Plano-KWK berhologram merupakan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS.

Model C2-KWK merupakan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, Model C3-KWK merupakan Surat Pernyataan Pendamping Pemilih, Model C4-KWK merupakan surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dari KPPS kepada PPS.

Selanjutnya Model C5-KWK merupakan Tanda Terima Penyampaian Salinan Berita Acara Pemungutan dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS kepada Saksi dan PPL/Pengawas TPS, Model C6-KWK merupakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih, Model C7-KWK merupakan Daftar Hadir Pemilih di TPS, Model A.3-KWK merupakan Daftar Pemilih Tetap, Model A.4-KWK merupakan Daftar Pemilih Pindahan, Model A.5-KWK merupakan Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain dan Model A.Tb-KWK untuk mencatat nama-nama Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT.

Hanya saja jika nanti pemilih belum memenuhi syarat yang dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara, juga bisa dengan menggunakan KTP Elektronik atau Surat Keterangan (Suket). "Jadi formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dari PKPU, kecuali formulir terkait data pemutakhiran data dan daftar pemilih," ungkapnya.

Ketentuan Pemilih
Pada Pasal 6 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 disebutkan bahwa pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS yang bersangkutan (Model A.3-KWK), pemilih terdaftar dalam DPPh (Model A.4-KWK) dan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dan didaftarkan dalam Model A.Tb-KWK.

Pasal 7 juga disebutkan bahwa Pemilih yang terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a memberikan suaranya di TPS tempat Pemilih terdaftar dalam DPT, pada ayat 2 ketentuan itu juga dijelaskan bahwa dalam memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih menunjukkan formulir Model C6-KWK dan wajib menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan Kepada KPPS.

Dalam hal pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menunjukkan formulir Model C6-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih wajib menunjukkan KTP Elektronik atau Surat Keterangan. Berikutnya pada Pasal 8 ayat (1) dijelaskan bahwa Pemilih yang terdaftar dalam DPPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di provinsi dan/atau kabupaten/kota yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah.

Pada ayat (2) juga dijelaskan bahwa keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara, menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi, menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, tugas belajar, pindah domisili, dan/atau tertimpa bencana alam.

Dalam hal Pemilih memberikan suara di TPS lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih melapor kepada PPS asal untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK dengan menunjukkan bukti identitas yang sah dan/atau bukti telah terdaftar sebagai Pemilih di TPS asal dan melaporkan pada PPS tujuan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara berlangsung.

Selanjutnya dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilih dapat melapor kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara.

Bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetap bisa menggunakan menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan menunjukkan KTP Elektronik atau Suket kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara, serta didaftar pada DPTb ke dalam formulir Model A.Tb-KWK.

Hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada di RT/RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Surat Keterangan. "Untuk pilkada mendatang, akan diikuti sebanyak 680.392 orang terdiri dari 328.430 pemilih laki-laki dan 351.962 pemilih perempuan. [pin/but]

Komentar

?>