Rabu, 22 Agustus 2018

Alhamdulillah! Rp 59 Miliar THR ASN Jember Cair

Kamis, 07 Juni 2018 14:41:24 WIB
Reporter : Oryza A. Wirawan
Alhamdulillah! Rp 59 Miliar THR ASN Jember Cair

Jember (beritajatim.com)--Aparatur sipil negara (ASN) di tubuh Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, bisa dipastikan menerima gaji ke-14 atau tunjangan hari raya (THR). Pemkab dan DPRD Jember telah menganggarkannya dalam pembahasan APBD 2018.

"Kami sudah mengantisipasi THR ini saat menyusun APBD awal, untuk gaji ke-13 dan ke-14. Gaji ke-14 dibayarkan dengan istilah THR. Sementara gaji ke-13 akan dibayarkan setelah hari raya," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Jember Mirfano.

Pemkab Jember sudah memprosesnya. "Seminggu lalu kami sudah panggil semua bendahara. Kami berikan bimbingan teknis, bahwa pada 4 Juni 2018 proses untuk gaji bulan Juni, setelah itu dilanjutkan untuk proses gaji ke-14 atau THR," kata Mirfano.

Pemkab Jember sudah melayangkan surat pencairan dana pada 5 Juni 2018 ke Bank Jatim. "Sekarang sedang proses di Bank Jatim untuk di-pay roll ke seluruh ASN, bupati, wakil bupati, dan DPRD," kata Mirfano.

Jumlah penerima THR ini mencapai 13.845 orang dengan anggaran sebesar Rp 59,805 juta. "Ini sudah kami rencanakan sejak awal, sehingga tidak mengganggu anggaran," kata Mirfano.

Menurut Mirfano, tahun lalu, THR hanya sebesar gaji pokok tanpa tunjangan. "Kalau sekarang berdasarkan perintah Bapak Presiden adalah gaji pokok dan tunjangan. Yang tidak dimasukkan dalam perhitungan gaji ke-14 adalah tunjangan beras sebesar Rp 72 ribu per orang," katanya.

"Sekarang yang sedang bekerja keras adalah teman-teman Bank Jatim mentransfer ke rekening masing-masing ASN. Mudah-mudahan selesai dalam waktu dekat," kata Mirfano.

Menurut catatan Beritajatim.com, selama peliputan proses pembahasan APBD Jember 2018, bisa terbayarkannya THR ini tak lepas dari keputusan Badan Anggaran DPRD setempat saat membahas anggaran.

Saat itu, Banggar meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Jember merevisi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2018 karena tidak menganggarkan gaji pegawai negeri sipil selama satu tahun anggaran berjalan.

Saat itu, dalam rapat di gedung parlemen, Jumat (20/10/2017), Pelaksana Tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jember Ahmad Imam Fauzi.menyatakan, Bupati Faida menganggarkan gaji PNS atau ASN untuk sepuluh bulan dalam dalam rangka mendukung program prioritas. "Dengan asumsi bahwa nanti akan ada Perubahan APBD," katanya.

Penjelasan soal dianggarkannya gaji PNS hanya 10 bulan saat itu membuat Badan Anggaran mempertanyakan kesesuaian KUA APBD 2018 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017. Permendagri mengatur gaji pokok untuk PNS yang dianggarkan sudah termasuk gaji ke-13 dan ke-14.

"Ikuti rambu-rambu Permendagri Nomor 33 Tahun 2017. Di Permendagri, gaji ke-13 dan ke-14 harus masuk dalam APBD awal. Tidak bisa dimasukkan di pertengahan," kata Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi.

Ditanya soal kontroversi THR untuk ASN saat ini, Ayub Junaidi membenarkan jika Jember tidak kebingungan karena sudah menganggarkan dari awal sesuai Permendagri Nomor 33. Menurutnya, sebelum menyusun anggaran keseluruhan, pemerintah daerah harus lebih dulu memastikan anggaran untuk pelunasan hutang dan pembayaran gaji selama tahun anggaran berjalan.

"Anggaran baru bisa diproyeksikan dan didistribusikan untuk program-program APBD tahun berikutnya setelah dikurangi dua hal tersebut," katanya, Kamis (7/6/2018) dini hari. [wir/air]

Komentar

?>