Selasa, 14 Agustus 2018

Gus Ipul-Puti Menang, 25 Ribu Pelajar Banyuwangi Tak Usah Bayar Sekolah

Sabtu, 26 Mei 2018 17:18:58 WIB
Reporter : Rindi Suwito
Gus Ipul-Puti Menang, 25 Ribu Pelajar Banyuwangi Tak Usah Bayar Sekolah

Banyuwangi (beritajatim.com) - Calon Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Cawagub Puti Guntur Soekarno telah mencanangkan program menggratiskan kembali biaya pendidikan SMA/SMK.

Program kerja itu direspons positif karena dinilai bisa mengurangi pengeluaran ekonomi masyarakat.

“Masyarakat merespons antusias. Itu artinya, 25.000 siswa SMA/SMK negeri di Banyuwangi tidak usah bayar sekolah lagi. Kalau di Jatim lebih dari 500.000 pelajar. Ini kebijakan yang menyejahterakan rakyat,” ujar Ketua DPRD Banyuwangi yang juga Ketua PDI Perjuangan Banyuwangi, Made Cahyana Negara, Sabtu (26/5/2018).

Made mengatakan, dalam dokumen visi-misi, Gus Ipul dan Puti tegas menyatakan komitmennya membebaskan biaya SMA/SMK. “Gus Ipul-Puti mengalokasikan dana tak kurang Rp1,4 triliun khusus untuk menjamin hak pendidikan anak-anak SMA/SMK se-Jatim,” ujarnya.

Made menambahkan, Gus Ipul-Puti juga membuka ruang kerja sama bagi kabupaten/kota untuk bersama mengembangkan SMA/SMK, sehingga program tersebut bakal semakin kuat, dan bahkan menjangkau SMA/SMK swasta yang di Banyuwangi jumlahnya sekitar 30.000 pelajar.

“Ini bukan semata-mata bebas SPP, tapi diiringi kebijakan tidak ada satu pun pungutan. Apalagi jika ditopang kabupaten/kota, siswa makin dimudahkan, terpenuhi alat-alat penunjang seperti tas dan seragam. Termasuk ada beasiswa dan tabungan untuk pelajar yang didukung kabupaten/kota. Karena memang sejak UU mengembalikan wewenang SMA/SMK ke provinsi, praktis kabupaten/kota tidak berani ikut cawe-cawe,” ujarnya.

Made mengatakan, banyak kabupaten/kota di Jatim, termasuk Banyuwangi, membatalkan alokasi dana puluhan miliar rupiah untuk membantu siswa SMA/SMK karena belum ada payung hukum yang jelas.

“Dengan komitmen Gus Ipul-Puti melibatkan kabupaten/kota, yang diuntungkan adalah pelajar daerah. Bakal makin terjamin semua kebutuhan pendidikannya, termasuk SMA/SMK swasta,” paparnya.

Seperti diketahui, berdasar Undang-Undang 23/2014, pengelolaan SMA/SMK dikembalikan ke pemerintah provinsi mulai 2017 dari sebelumnya dikelola kabupaten/kota. Kini kota/kabupaten hanya berwenang mengelola pra sekolah, SD, dan SMP. Peralihan wewenang itu diikuti penerapan kebijakan pendidikan berbayar untuk SMA/SMK di Jatim. (rin/ted)

Tag : pilgub jatim

Komentar

?>