Rabu, 15 Agustus 2018

Badrut Tamam Komitmen Ciptakan Pemerintahan Bersih dan Bebas Korupsi

Jum'at, 18 Mei 2018 01:04:37 WIB
Reporter : Samsul Arifin
Badrut Tamam Komitmen Ciptakan Pemerintahan Bersih dan Bebas Korupsi

Pamekasan (beritajatim.com) - Badrut Tamam menyatakan komitmennya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih saat terpilih sebagai bupati Pamekasan, pada pelaksanaan pilkada serentak yang akan digelar 27 Juni 2018.

Bahkan hal itu juga dituangkan dalam misi pasangan calon bupati dan wakil bupati yang akrab dengan sebutan Berbaur (Badrut Tamam dan Raja'e) untuk pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan tingkat kabupaten di daerah berslogan Bumi Gerbang Salam.

Pada momentum tersebut, pasangan nomor urut 1 pilkada Pamekasan mengusung visi 'Membangun Pamekasan dari Bawah, Merata dan Berkeadilan Berdasar Nilai-Nilai Islam'. Serta diimplementasikan ke dalam empat misi berbeda, salah satunya mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan desa dan kabupaten yang amanah, bersih dan berwibawa serta berpihak pada kepentingan rakyat.

"Berdasar misi itu, kami memiliki komitmen untuk merealisasikan tata kelola pemerintahan yang baik melalui program penciptaan pemerintahan yang bersih. di antaranya melalui program pengembangan otonomi desa melalui optimalisasi Undang-Undang Desa, meliputi peningkatan partisipasi, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian pembangunan dari/oleh/untuk masyarakat desa," kata Badrut Tamam, Kamis (17/5/2018).

Tidak hanya itu, program pendampingan desa demi mewujudkan kelancaran pembangunan dengan menyiapkan satu sarjana pendamping untuk satu desa juga menjadi salah satu program yang digagas pasangan yang identik dengan sebutan 'Koalisi Laok Dheje'.

"Dari itu kami komitmen memberikan keteladanan kepemimpinan dan menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, serta meningkatkan profesionalisme, etos kerja aparatur dan tentunya pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat," ungkapnya.

Memperluas partisipasi publik dalam pembangunan dengan melibatkan masyarakat, mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi kebijakan. "Dengan hal itu nantinya akan terwujud pelayanan publik yang prima dan tentunya berorientasi mengedepankan kepentingan masyarakat melalui konsep mobile service dan pelayanan satu pintu," jelasnya.

"Termasuk juga pembebasan biaya pelayanan administrasi kependudukan, seperti KTP, KK, Akte Kelahiran hingga Surat Nikah. Termasuk juga program lelang jabatan camat ataupun kepala dinas," tegas kandidat yang akrab disapa Ra Badrut. [pin/suf]

Komentar

?>