Jum'at, 19 Oktober 2018

DPRD: Kenaikan Tarif Retribusi Pasar di Jember Harus Sesuai Regulasi

Senin, 07 Mei 2018 23:08:02 WIB
Reporter : Oryza A. Wirawan
DPRD: Kenaikan Tarif Retribusi Pasar di Jember Harus Sesuai Regulasi

Jember (beritajatim.com) - Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi mengatakan, target pendapatan pasar harus disesuaikan dengan regulasi. Sesuai peraturan daerah, peninjauan tarif retribusi diperbolehkan paling lama tiga tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Hal ini dikemukakan Ayub menanggapi protes tentang tarif retribusi pasar yang dilakukan sejumlah pedagang di gedung DPRD Jember, Senin (7/5/2018). "Bagaimana indeks harga sekarang? Bagaimana perkembangan perekonomian sekarang? Harus dibentuk tim kajian," katanya.

Kedua, penetapan tarif itu harus menggunakan peraturan bupati. "Apakah peraturan bupati sudah berubah atau tidak, ini yang perlu ditanyakan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Minggu depan kami akan cek bersama," kata Ayub.

Ayub meminta kepada pedagang agar mempersiapkan data untuk pertemuan dengan Disperindag yang difasilitasi DPRD Jember. "Nanti kita lihat apa dasar Disperindag mengeluarkan kebijakan ini. Kalau tidak ada (peraturan bupati yang mendasari) ya harus dibatalkan. Kalau memang ada, ya ayo dirembuk. Apakah peraturan bupati sesuai dengan perda, kita bedah bersama-sama," katanya.

Sejumlah pedagang Pasar Tanjung berunjuk rasa di gedung DPRD Jember, Jawa Timur, Senin (7/5/2018). Mereka menolak kenaikan tarif retribusi yang tidak diikuti peraturan bupati.

Salah satu demonstran Sudarsono mengatakan, sejak Januari 2018 dilakukan tanpa aturan yang mendasari. "Ada kios yang pada Desember 2017 ditarik Rp 41.300. Kemudian pada Januari 2018, ditarik Rp 63 ribu. Kenaikannya 50 persen," katanya.

Menurut Sudarsono, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mendasarkan kenaikan tarif pada dokumen pelaksanaan anggaran (DPA). "Apakah DPA 2017 bisa digunakan jadi landasan untuk kenaikan retribusi pada 2018? Kalau pun oke (bisa), Proses kenaikan itu harus berdasarkan perintah peraturan daerah," katanya. [wir/kun]

Komentar

?>