Jum'at, 27 April 2018

Pemerintah Diminta Selesaikan Persoalan Perangkat Desa

Senin, 16 April 2018 21:12:33 WIB
Reporter : Hendra Brata
Pemerintah Diminta Selesaikan Persoalan Perangkat Desa

Jakarta (beritajatim.com) - Komisi II DPR RI mendorong pemerintah agar segera menyelesaikan persoalan mengenai keputusan peningkatan honorarium Perangkat Desa yang ada di seluruh Indonesia. Hal ini juga menjadi tuntutan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) yang menagih janji Presiden Joko Widodo sewaktu berkampanye yang akan mengangkat status para Perangkat Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparat Sipil Negara (ASN).

Namun, karena secara aturan perundang-undangan yang ada saat ini hal tersebut tidak memungkinkan untuk dilakukan, maka akhirnya disepakati bahwa honorarium para Perangkat Desa itu akan disetarakan dengan ASN golongan IIA.

Menurut Anggota Komisi II DPR RI Firman Soebagyo, aparatur pemerintah desa ini merupakan garda terdepan. Apalagi saat ini menjelang Pemilu, kalau mereka tidak mendapatkan perhatian dan tidak segera diselesaikan persoalannya, Firman khawatir terjadi boikot tidak mau melaksanakan tugas-tugas kewenangannya yang terkait dengan masalah persiapan Pemilu, maka akan berbahaya sekali.

"Oleh karenanya, kami menekankan agar tuntutan mereka dapat segera dipenuhi," kata Firman usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum dengan PPDI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/4/2018).

Dia menambahkan, para Perangkat Desa perlu mendapatkan perhatian dibidang kesejahteraan, dan itu sudah menjadi kesepakatan pada rapat sebelumnya yang dilaksanakan pada Januari 2018. "Tetapi sampai hari ini belum ada tindaklanjut dari pemerintah. Oleh sebab itu, pada pertemuan kali ini ditegaskan kembali mengenai tuntutan itu. Ini harus segera diselesaikan, karena ini adalah persoalan serius," tegas Firman.

Alasan pemerintah belum dapat memenuhi tuntutan tersebut karena masalah klasik, yakni masalah keuangan. Namun sebaliknya, lanjut Firman, jika untuk kenaikan gaji pegawai Pajak, pegawai Bea Cukai, BUMN Perbankan, BI, dan lain sebagainya anggaran selalu siap. Politisi Partai Golkar menilai, perlakuan seperti itu tidak hanya dilakukan kepada PPDI, tetapi juga pada nasib tenaga honorer yang sampai sekarang nyaris tidak terselesaikan. "Tetapi kalau untuk urusan orang kecil selalau saja mengatakan tidak ada uang," sindir Firman. (hb/kun)

Tag : dpr

Komentar

?>