Jum'at, 17 Agustus 2018

Penahanan Dua Prajurit TNI

Timwas DPR Diminta Ajukan Protes ke Pemerintah Malaysia

Senin, 26 Maret 2018 14:18:31 WIB
Reporter : Hendra Brata
Timwas DPR Diminta Ajukan Protes ke Pemerintah Malaysia

Jakarta - Tim Pengawas DPR RI tentang Pembangunan Daerah Perbatasan untuk melayangkan surat protes kepada Pemerintah Malaysia yang telah menahan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) selaku Warga Negara Indonesia (WNI) yang dilindungi Negara Republik Indonesia. 

Dua prajurit TNI AD Anggota Pos Sei Saparan Satuan Setingkat Kompi (SSK) II Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) Batalyon Infanteri (Yonif) 642/Kapuas ditahan oleh Polis Diraja Malaysia (PDRM) daerah Lundu, Sarawak di perbatasan Malaysia Jumat (23/3) lalu.

Penahanan keduanya dikaitkan dengan keberadaan motor ilegal yang dituduhkan kepada kedua prajurit. ''Saya meminta Tim Pengawas DPR RI tentang Pembangunan Daerah Perbatasan untuk melayangkan surat protes kepada Pemerintah Malaysia dan meminta penjelasan resmi dari Pemerintah Malaysia tentang insiden tersebut,'' kata Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, Senin (26/3).

Dia menambahkan, Komisi I DPR, Komisi II DPR, dan Komisi III DPR serta Badan Kerja Sama Antar Parlemen (Diplomasi Parlemen/BKSAP) DPR dengan Kementerian Luar Negeri, Duta Besar RI untuk Malaysia, Panglima TNI, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Pemerintah Daerah Kalimantan Barat harus segera menggelar rapat gabungan untuk melakukan pencarian fakta atas dugaan keberadaan motor ilegal yang dituduhkan kepada kedua prajurit dimaksud.

''Markas Besar (Mabes) TNI  bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk berkoordinasi dengan Perwira penghubung di Malaysia untuk segera melakukan penyelidikan penyebab penahanan kedua prajurit TNI AD tersebut,'' tegas Bamsoet, sapaan Bambang.

Politikus Partai Golkar ini juga meminta Komisi I DPR mendorong Kemenlu untuk memanggil Duta Besar Malaysia di Indonesia serta berkoordinasi dengan Konsulat Jenderal RI dan International Labour Organization (ILO) RI guna melakukan diplomasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan melakukan upaya pembebasan dan pemulangan kedua prajurit TNI AD.

''Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR harus melakukan pembicaraan bilateral secara intensif dengan Parlemen Malaysia guna mencari solusi terhadap upaya pembebasan dan pemulangan kedua prajurit TNI AD tersebut,'' kata Bamsoet.(hen/ted)

Tag : tni

Komentar

?>