Senin, 24 September 2018
Dibutuhakn Wartawan Kriminal untuk ditempatkan di Surabaya Kirim Lamaran ke beritajatim@gmail.com

DPRD Kota Kediri Sahkan Lima Raperda Tahun 2018

Kamis, 22 Maret 2018 17:55:57 WIB
Reporter : Nanang Masyhari
DPRD Kota Kediri Sahkan Lima Raperda Tahun 2018

Kediri (beritajatim.com) - DPRD Kota Kediri menyetujui lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tahun 2018 dalam Sidang Paripurna Pendapat Akhir fraksi-fraksi di Ruang Sidang DPRD Kota Kediri, Kamis (22/3/2018). Kelima Raperda ini disahkan menjadi Perda.

Lima raperda Kota Kediri yang dimaksud adalah, pertama Penyelenggaraan Perpustakaan, kedua Penyelenggaraan Kearsipan, ketiga Penyelenggaraan Penenggulangan Bencana Daerah, keempat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan kelima Pembahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2014 Tentang RPJMD Kota Kediri Tahun 2014-201 9.


Sidang ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kholifi Yunon dan dihadiri oleh Pjs Walikota Kediri Jumadi. Dalam sidang paripurna ini, perwakilan dari fraksi-fraksi di DPRD Kota Kediri menyatakan pendapatnya dan persetujuannya terhadap raperda menjadi perda.

Ketua DPRD Kota Kediri Kholifi Yunon mengatakan perda ini disetujui karena dirasa sangat penting bagi jalannya pemerintahan dalam melayani masyarakat. "Seperti perda tentang administrasi kependudukan itu sangat penting. Misalnya seperti jamkesda dan pemilu datanya juga dari kependudukan. Artinya data kependudukan menjadi hal yang krusial,"  jelasnya.

Pjs Walikota Kediri, Jumadi menyambut baik lima raperda yang telah disetujui oleh DPRD menjadi perda. Tentunya perda-perda ini menjadi penting untuk memberikan kepastian kekuasaan terhadap pemerintahan.

"Seperti beberapa waktu lalu pemerintah telah melaksanakan musrenbang yang setelahnya akan disusun rencana akhir yang harus berpedoman pada RPJMD Kota Kediri," ujarnya.

Pjs Walikota yang juga menjabat sebagai Kepala BPKA Provinsi Jawa Timur ini menyampaikan apresiasinya kepada DPRD Kota Kediri karena dalam persetujuan perda ini melalui proses panjang yang tentunya membutuhkan kerja keras.

"Saya menjunjung tinggi kerja keras anggota DPRD maupun pansus pembahasan raperda atas semua kerja kerasnya," ungkapnya.

Terakhir, Jumadi mengungkapkan untuk catatan-catatan bagi pemkot yang disampaikan oleh wakil dari fraksi-fraksi di DPRD Kota Kediri akan menjadi perhatian Pemkot Kediri.

Dari kelima Raperda tersebut, Raperda Administrasi Kependudukan merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat. Dimana, untuk aturan baru dalam Raperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan menjadi perda adalah penggratisan hampir seluruh administrasi kependudukan. Seperti penghapusan denda ketika terlambat dalam pengurusan administrasi kependudukan.


Kasubbag Perundang-undangan Bagian Hukum Pemerintah Kota Kediri Mukhlis, menjelaskan setelah disetujui oleh DPRD, nantinya empat perda akan  dikirim ke Kemendagri untuk dapat ditetapkan oleh Pjs Walikota Kediri.

Sementara untuk perubahan Perda No.12 tahun 2014 tentang RPJMD Kota Kediri tahun 2014 – 2019 akan ditetapkan setelah adanya evaluasi dari Gubernur Jawa Timur.

Hadir dalam sidang paripurna ini, Sekretaris Daerah Kota Kediri Budwi Sunu, Sekretaris DPRD Rahmad Hari Basuki, Kepala OPD dilingkungan Pemerintah Kota Kediri dan anggota DPRD Kota Kediri. [adv/nng]

Komentar

?>