Senin, 24 September 2018
Dibutuhakn Wartawan Kriminal untuk ditempatkan di Surabaya Kirim Lamaran ke beritajatim@gmail.com

Kabar Baik dari Jember, Akhirnya APBD 2018 Dibahas

Selasa, 27 Februari 2018 17:54:38 WIB
Reporter : Oryza A. Wirawan
Kabar Baik dari Jember, Akhirnya APBD 2018 Dibahas

Jember (beritajatim.com) - Tepat pada hari ke-59 tahun ini, Bupati dan DPRD Jember, Jawa Timur, akhirnya membahas Rancangan Peraturan Daerah APBD 2018, di gedung parlemen, Selasa (27/2/2018). Sebelumnya, pembahasan APBD yang seharusnya selesai pada 30 November 2017 mengalami kebuntuan setelah ada perbedaan pendapat antara parlemen dan eksekutif.

Pembahasan diawali dengan pidato pengantar nota keuangan dan RAPBD oleh Bupati Faida. Dalam pidatonya, Faida mengatakan, rencana pendapatan daerah tahun ini adalah Rp 3,39 triliun.

Sebanyak Rp 587,28 miliar berasal dari pendapatan asli daerah, Rp 2,4 triliun berasal dari dana perimbangan, dan Rp 395,22 miliar berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dana alokasi umum (DAU) diproyeksikan sebesar Rp 1,7 triliun dan dana alokasi khusus (DAK) diproyeksikan Rp 547,28 miliar.

Sementara itu belanja daerah dialokasikan sebesar Rp 3,55 triliun. Perinciannya terdiri dari Rp 1,74 triliun adalah belanja tidak langsung dan Rp 1,81 triliun adalah belanja langsung.

"Anggaran belanja langsung diarahkan untuk meningkatkan fungsi-fungsi pelayanan umum pemerintahan secara berkesinambungan, dalam mendukung penyempurnaan maupun memperbaiki sarana dan prasarana yang dapat meningkatkan pembangunan dan kemasyarakatan," kata Faida.

Anggaran belanja langsung ini disesuaikan dengan rencana kerja organisasi perangkat daerah (OPD) dengan mengacu pada 22 janji kerja Bupati Faida dan Wakil Bupati Abdul Muqit Arief. Garis besarnya meliputi lima hal, yakni Jember maju iptek dan imtak, Jember mandiri, Jember sehat, Jember kuat dan bersih, dan Jember kota wisata dan budaya.

Dalam belanja tidak langsung dialokasikan dana Rp 1,29 triliun untuk belanja pegawai berupa gaji, termasuk gaji ke-13 dan ke-14 serta tunjangan sertifikasi guru. Ada juga alokasi belanja bantuan sosial sebesar Rp 24,2 miliar yang diperuntukkan pembayaran iuran bagi penerima bantuan iuran daerah (PBID) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan non kuota.

Belanja tidak langsung juga meliputi belanja bagi hasil kepada 226 desa sebesar Rp 21,99 miliar, yang terdiri dari Rp 17,57 miliar bagi hasil pajak daerah dan Rp 4,41 miliar bagi hasil retribusi daerah. Ada belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa sebesar Rp 397,09 miliar, berupa Rp 190,82 miliar alokasi dana desa dan Rp 205,30 miliar dana desa.

Alokasi lainnya adalah untuk belanja tidak terduga sebesar Rp 5 miliar, yang digunakan untuk membiayai kebutuhan darurat dan di luar kendali pemerintah seperti bencana alam dan bencana sosial, serta kebutuhan mendesak lainnya yang belum tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada tahun berkenaan. Ini termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. [wir/but]

Tag : dprd jember

Komentar

?>