Senin, 23 Juli 2018

Bupati dan DPRD Jember Sepakat Islah di Cafe Excelso

Kamis, 22 Februari 2018 14:41:25 WIB
Reporter : Oryza A. Wirawan
Bupati dan DPRD Jember Sepakat Islah di Cafe Excelso
Bupati Jember Faida

Jember (beritajatim.com) - Bupati Faida dan pimpinan DPRD Kabupaten Jember akhirnya melakukan islah di kafe Excelso Perumahan Argopuro, Rabu (21/2/2018) malam. 

Aspirasi DPRD Jember agar kesejahteraan guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) ditingkatkan dalam APBD 2018 akhirnya berhasil diperjuangkan.

Pertemuan semalam juga diikuti Asisten I, Biro Hukum, dan Biro Pemerintahan Provinsi, Komisi A DPRD Jawa Timur, Kepala Kepolisian Resor, dan Komandan Distrik Militer 0824. 

Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur Miftahul Ulum tidak tahu mengapa Excelso dijadikan tempat pertemuan. "Kami diundang bupati. Mungkin biar suasananya sama-sama baru, biar fresh, sehingga dicari tempat di luar gedung Dewan dan Pemkab. Kalau duduk bareng selesailah," katanya, Kamis (22/2/2018) pagi.

Ulum mengatakan, kesejahteraan GTT dan PTT akan ditingkatkan dalam APBD Jember 2018. "Aspirasi Dewan yang ingin menambah honor GTT sudah disepakati," katanya. 

Penambahan honor ini dengan jalan memaksimalkan program bupati di bidang pendidikan, sebagai kompensasi dari aspirasi realokasi Rp 25 miliar. Namun Pemkab Jember tetap harus melakukan validitas terhadap data GTT dan PTT.

"Ke depan pimpinan melakukan rapat Badan Musyawarah untuk menjadwal rapat-rapat APBD selanjutnya," kata Ulum. 

Sebagaimana diberitakan, hingga saat ini Peraturan Daerah Rancangan APBD 2018 belum bisa dibahas dan disahkan, karena Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang menjadi dasar pembahasan tersebut belum disepakati bersama oleh DPRD Jember dan Bupati Faida. 

Bupati sendiri hingga batas waktu penetapan bersama pada 30 November 2017, sama sekali belum memasukkan dokumen Rencana APBD 2018.

Ketidaksepahaman KUA-PPAS menyangkut realokasi Rp 125 miliar, yang salah satunya menyangkut tambahan anggaran Rp 25 miliar untuk kesejahteraan guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT), yang telah disepakati bersama dalam rapat Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemkab. Bupati Faida menolak realokasi tersebut.

Karena belum tercapai juga kesepakatan, Bupati Faida mengeluarkan peraturan kepala daerah untuk melaksanakan APBD. 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyetujui, namun perkada hanya berlaku sementara sampai APBD selesai dibahas dan disahkan bersama bupati dan DPRD Jember. 

Namun hingga memasuki pekan ketiga Februari 2018, APBD 2018 ternyata belum juga diselesaikan, sehingga Gubernur Soekarwo memanggil Bupati Faida dan pimpinan DPRD Jember Selasa malam kemarin. [wir/ted] 

Tag : dprd jember

Komentar

?>