Rabu, 12 Desember 2018
Dibutuhkan Wartawan untuk wilayah Nganjuk Syarat: 1.Pendidikan S1 (semua jurusan) 2. Usia Maksimal 28 Tahun 3. Memiliki SIM C 4. Punya Pengalaman Jurnalistik 5. Punya Pengalaman Organisasi Kirim Lamaran dan CV ke beritajatim@gmail.com

Irvan Kasatpol PP Minta Maaf, Fraksi PDIP Ancam Jalur Hukum

Rabu, 21 Februari 2018 20:50:28 WIB
Reporter : Arif Fajar Ardianto
 Irvan Kasatpol PP Minta Maaf, Fraksi PDIP Ancam Jalur Hukum

Surabaya (beritajatim.com) - Insiden antara Ketua DPRD Armuji melawan Kasatpol PP Irvan Widianto yang dianggap melecehkan institusi DPRD Surabaya ditanggapi dengan permintaan maaf secara terbuka oleh Irvan. 

Bersamaan dengan  konfrensi pers tentang pengamanan aset Medokan yang digelar di gedung Humas Pemkot Surabaya, Rabu (21/2/2018). 

Irvan menyatakan permintaan maafnya kepada masyarakat Surabaya beserta Walikota Surabaya sebagai pimpinanya.“Dengan setulus-tulusnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga surabaya atas peristiwa itu. Saya juga minta maaf yang sebesar-besarnya kepada Ibu wali kota atas peristiwa tersebut,” ujarnya.

Lebih lanjut, Irvan mengaku bahwa peristiwa tersebut merupakan reaksi spontan atas panasnya suasana hearing di Komisi A. Irvan Juga menekankan bahwa apa yang terjadi kemarin murni semata-mata dari pribadi, dan mengatakan tidak ada yang perlu disalahkan dalam insiden tersebut selain dirinya.

“Itu murni pribadi saya, tidak terkait dengan kelembagaan dan tidak terkait dengan institusi, apalagi melecehkan institusi dan lain sebagainya. Itu semata-mata reaksi saya secara pribadi, sekali lagi saya mohon maaf,” ujarnya.

Peristiwa tersebut memicu reaksi dari Fraksi PDIP DPRD Surabaya yang berencana akan mengambil langkah hukum setelah sebelumnya melaporkan kepada Badan Kehormatan (BK) lantaran dianggap melecehkan institusi DPRD Surabaya.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Surabaya Sukadar meminta semua pihak terkait diantaranya BK serta Walikota Surabaya sebagai pimpinan Kepala Satpol PP untuk menuntaskan kasus ini. 

Bahkan saat ini Fraksi PDIP tengah berkonsultasi kepada pakar hukum untuk melihat adanya implikasi hukum pada peristiwa tersebut. (rif/ted)

Komentar

?>