Jum'at, 22 Juni 2018

Hanya PKB dan Gerindra Setuju Mosi Tidak Percaya

Rabu, 21 Februari 2018 20:09:27 WIB
Reporter : Oryza A. Wirawan
Hanya PKB dan Gerindra Setuju Mosi Tidak Percaya

Jember (beritajatim.com) - Hanya Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang setuju menandatangani surat pengajuan mosi tidak percaya terhadap Bupati Faida oleh kelompok Aksi 212, di DPRD Jember, Jawa Timur.

Surat mosi tidak percaya itu disodorkan kepada 16 anggota parlemen dari empat fraksi yang menemui perwakilan massa Aksi 212, di gedung DPRD Jember. 

Empat fraksi itu adalah Fraksi Kebangkitan Bangsa, Gerindra, PDI Perjuangan, dan PKS. Sementara empat fraksi yang tak hadir dalam pertemuan adalah Fraksi Golkar, Fraksi Nasdem, Fraksi Amanat Pembangunan (gabungan PAN dan PPP), dan Fraksi Hanura-Demokrat.

"Surat ini kepada DPRD Kabupaten Jember, yang berisi empat tuntutan. Pertama, kami menuntut kepada Saudari Faida untuk sadar dan sukarela mengundurkan diri dari jabatannya sebagai bupati Jember," kata koordinator aksi Kustiono Musri.

"Kedua, kepada DPRD Kabupaten Jember, agar menggunakan hak konstitusionalnya yaitu hak angket dan seterusnya, menggelar sidang-sidang guna memberhentikan bupati Jember dari jabatannya," kata Kustiono.

"Ketiga, kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Jawa Timur, agar mengambil langkah-langkah dengan memberikan sanksi berupa pemberhentian kepada saudara Faida sebagai bupati Jember," katanya.

"Keempat, kepada aparat keamanan dan ketertiban, untuk tetap menjaga dan mengamankan situasi keamanan sosial dan politik di Kabupaten Jember agar tetap kondusif, aman, dan tenteram," kata Kustiono.

Kustiono meminta kepada fraksi dan anggota DPRD Jember yang setuju dengan mosi tersebut agar menandatangani spanduk berisi empat tuntutan mosi tidak percaya. Ia semula meminta seluruh anggota DPRD Jember yang hadir dan setuju agar menandatanganinya.

Namun Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi yang memimpin pertemuan mengatakan, tanda tangan cukup diwakili ketua atau pemimpin fraksi yang diberi wewenang. "Fraksi adalah etalase dari partai. Jadi otomatis kalau fraksi memerintahkan A, di bawah A semua," katanya.

Suasana agak tegang, saat Nur Hasan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menolak menandatangani spanduk mosi, setelah menyatakan dukungan terhadap aspirasi Aksi 212.

"Kami dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera sebenarnya sepakat dan mendukung perjuangan Aksi 212. Tapi perlu diketahui, perjuangan kami lewat parlemen. Kalau dipaksa untuk menandatangani (spanduk) yang di situ muncul kata-kata memaksa bupati untuk mengundurkan diri, saya sebagai perwakilan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera tidak siap menandatangani. Ini keterusterangan kami. Tapi kami mendukung penuh perjuangan teman-teman Aksi 212," katanya.

Kustiono kecewa dengan PKS. "Kami tidak ingin mendengar alasan apapun. Kami hanya ingin melihat sikap masing-masing anggota DPRD Jember. Bagaimana mekanisme fraksi, rakyat tidak tahu. Yang tahu itu adalah keseriusan, bahwa di sini tidak ada paksaan tuntutan 212. Kalau Anda tanda tangan di sini berarti Anda sepakat dan menyaksikan," tukasnya tajam.

"Sebentar, Pak Kus. Sampeyan jangan memaksakan diri. Saya sangat mendukung pergerakan ini," sahut Nur Hasan. Situasi agak tegang berhasil diredakan Ayub. 

Sikap serupa juga ditunjukkan Fraksi PDI Perjuangan. "Mohon maaf, Fraksi PDI Perjuangan tidak bisa menandatangani tuntutan Panjenengan semua," kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan Agus Sofyan.

Sementara itu, Gerindra melalui Sekretaris Fraksi Ardi Pujo Prabowo menyatakan siap menandatangani dukungan mosi tersebut. "Ini bentuk upaya kami memperjuangkan hak-hak rakyat," katanya, disambut tepuk tangan dan yel-yel dari perwakilan Aksi 212.

Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa Hafidi Cholish menegaskan, fraksi adalah kepanjangan tangan partai politik. "Apapun fraksi yang dilakukan harus seizin induk partai. Dalam hal ini, saya sendiri yang akan tanda tangan. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan adalah pemisah antara yang hak dan batil," katanya, disambut tepuk tangan.

Mengapa Aksi 212 menginginkan Faida mengundurkan diri dari jabatan atau dilengserkan oleh pemerintah? Kustiono mengatakan dua tahun kepemimpinan Bupati Faida mengecewakan. Salah satu indikator kinerja mengecewakan itu adalah keterlambatan pembahasan dan pengesahan APBD 2018.

"Tidak ada dalam sejarah di Indonesia sejak diproklamasikan Bung Karno, membahas APBD ada unsur aparat keamanan. Yang namanya membahas APBD cukup eksekutif dan legislatif. Jember akan mencapai rekor lagi, seperti kemarin gubernur memanggil (bupati dan pimpinan DPRD Jember), ada Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (yang ikut hadir)," kata Kustiono, mengacu pada instruksi Gubernur Soekarwo agar pembahasan APBD Jember 2018 didampingi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Komisi A DPRD Jawa Timur, Kepala Kepolisian Resor Jember, dan Komandan Distrik Militer 0824 malam ini. [wir/ted]

Tag : dprd jember

Komentar

?>