Kamis, 26 April 2018

Pembahasan APBD Jember Didampingi Kapolres dan Dandim Malam Ini

Rabu, 21 Februari 2018 10:32:55 WIB
Reporter : Oryza A. Wirawan
Pembahasan APBD Jember Didampingi Kapolres dan Dandim Malam Ini

Jember (beritajatim.com) - Proses pembahasan APBD Kabupaten Jember 2018 akan dilanjutkan pada Rabu (21/2/2018) malam ini. Gubernur Soekarwo memerintahkan Asisten I, Biro Hukum, dan Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur untuk datang ke Jember dan memantaunya bersama Komisi A DPRD Jawa Timur.

Kepala Kepolisian Resor dan Komandan Distrik Militer 0824 juga diminta Gubernur Soekarwo hadir. "Untuk ikut membantu pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Pertemuannya malam ini di Jember," kata Wakil Ketua Komisi A Miftahul Ulum.

Pihak-pihak di luar Pemkab dan DPRD Jember hadir untuk mendampingi. "Mungkin ada yang masih mengganjal, kami bisa memberikan solusi. Pak Kapolres dan Pak Dandim juga diperintahkan mendampingi. Luar biasa, pembahasan APBD didampingi Kapolres dan Dandim," kata Ulum.

Ulum membenarkan bahwa Gubernur Soekarwo semalam menyebut Jember dalam kondisi kritis. "Kalau ini dibiarkan, Jember tidak bisa membangun. Peraturan kepala daerah tidak bisa digunakan melakukan pembangunan. Gubernur dengan tegas menyatakan hal ini tidak usah didebat lewat pakar-pakar hukum. Aturannya begitu. Semua daerah begitu. Organisasi perangkat daerah juga tidak akan berani melaksanakan pembangunan dengan dasar peraturan kepala daerah (bukan dengan peraturan daerah APBD 2018). Ini artinya perda APBD 2018 harus tetap dibahas dan dilaksanakan. Masyarakat Jember tidak akan menikmati pembangunan jika (bupati) tetap berasumsi bisa membangun dengan perkada," katanya.

Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi menyambut baik perintah Soekarwo ini. "Sejak lama kami mengatakan, apapun perintah Pemerintah Provinsi Jawa Timur, kami siap melaksanakan. Semoga malam ini ada titik temu," katanya.

Hingga saat ini Peraturan Daerah Rancangan APBD 2018 belum bisa dibahas dan disahkan, karena Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang menjadi dasar pembahasan tersebut belum disepakati bersama oleh DPRD Jember dan Bupati Faida. Bupati sendiri hingga batas waktu penetapan bersama pada 30 November 2017, sama sekali belum memasukkan dokumen Rencana APBD 2018.

Ketidaksepahaman KUA-PPAS menyangkut realokasi Rp 125 miliar, yang salah satunya menyangkut tambahan anggaran Rp 25 miliar untuk kesejahteraan guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT), yang telah disepakati bersama dalam rapat Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemkab. Bupati Faida menolak realokasi tersebut.

Karena belum tercapai juga kesepakatan, Bupati Faida mengeluarkan peraturan kepala daerah untuk melaksanakan APBD. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyetujui, namun perkada hanya berlaku sementara sampai APBD selesai dibahas dan disahkan bersama bupati dan DPRD Jember. Namun hingga memasuki pekan ketiga Februari 2018, APBD 2018 ternyata belum juga diselesaikan, sehingga Gubernur Soekarwo pun memanggil Bupati Faida dan pimpinan DPRD Jember kemarin malam. [wir/kun]

Komentar

?>