Jum'at, 22 Juni 2018

Kompak Nilai Dasar Hukum

Pengangkatan Istri Bupati Sumenep Sebagai Komisaris BPRS Tak Jelas

Senin, 19 Februari 2018 22:22:25 WIB
Reporter : Temmy P.
Pengangkatan Istri Bupati Sumenep Sebagai Komisaris BPRS Tak Jelas

Sumenep (beritajatim.com) - Komunitas Pemuda Anti Korupsi (Kompak) Sumenep menilai pengangkatan istri Bupati setempat, Nur Fitriana Busyro Karim sebagai komisaris BPRS Bhakti Sumekar, tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

"Dasar hukum yang digunakan untuk mengangkat Nur Fitriana ini tidak jelas. Padahal dalam Permendagri no 94/ 2017, sudah jelas disebutkan syarat menjadi dewan komisaris adalah berijazah minimal S1. Sementara Bu Fitri ini lulusan D3 Kepariwisataan," kata juru bicara Kompak, Shohib Ghani, Senin (19/02/2018).

Selain itu, lanjutnya, sesuai Permendagri nomor 94/2017 tentang pengelolaan BPR milik pemerintah daerah, dewan pengawas harus memiliki pengetahuan di bidang perbankan dan memiliki pengalaman di bidang perbankan minimal 2 tahun.

"Itu harus dibuktikan dengan sertifikat dari lembaga bersertifikasi nasional. Nah, dari beberapa persyaratan itu, jelas bahwa istri Bupati Sumenep tidak bisa menjadi komisaris BPRS," ujarnya.

Dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) luar biasa salah satu BUMD Sumenep beberapa waktu lalu itu, diputuskan mengangkat Nur Fitriana Busyro Karim sebagai komisaris BPRS.

"Kalau yang dijadikan pedoman hanya 'fit and proper test' Otoritas Jasa Keuangan (OJK), itu tidak tepat. Karena ada beberapa persyaratan lain yang diatur dalam Permendagri 94/2017," terang Ghani.

Karena itu, ia meminta agar Komisi II DPRD Sumenep mengawal persoalan tersebut."Kami ingin Komisi II memperhatikan persoalan pengangkatan istri Bupati sebaga komisaris BPRS. Sayangnya seluruh anggota Komisi II sedang kunker ke luar kota. Mangkanya kami menyegel ruang komisi II," tandasnya.

Sementara Direktur Utama BPRS Bhakti Sumekar, Novi Sujatmiko beberapa waktu lalu pernah menjelaskan bahwa pihaknya hanya menjalankan keputusan RUPS luar biasa.

Menurutnya, keputusan tertinggi dalam perseroan terbatas ada di RUPS. Pihaknya di jajaran Direksi harus menjalankan keputusan dalam RUPS luar biasa tersebut. Pengangkatan nur Fitriana sebagai Komisaris merupakan hak prerogatif pemegang saham kendali, yakni Bupati Sumenep. (tem/ted)

Komentar

?>