Jum'at, 21 September 2018

Polemik Pengangkatan Perangkat Desa, Paguyuban Kades Ambil Sikap

Jum'at, 16 Februari 2018 03:07:24 WIB
Reporter : Nanang Masyhari
Polemik Pengangkatan Perangkat Desa, Paguyuban Kades Ambil Sikap

Kediri (beritajatim.com) - Polemik pengangkatan perangkat desa di Kabupaten Kediri memantik reaksi para kepala desa. Paguyuban Kepala Desa Kabupaten Kediri khawatir dinamika tersebut dapat menganggu stabilitas keamanan dan kinerja kepala desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Menyikapi dan mencermati perkembangan dinamika dan polemik pengangkatan perangkat desa di Kabupaten Kediri, yang sangat dikwatirkan dapat mengganggu stabiiitas keamanan dan politik di Kabupaten Kediri serta dapat membuat kami para kepala desa se-Kabupaten Kediri tidak dapat bekerja dengan nyaman dan aman," kata Sekretaris Paguyuban Perangkat Desa Kabupaten Kediri, Abdul Khamid, Kamis (15/2/2018).

Paguyuban Kepala Desa se Kabupaten Kediri menggelar pertemuan di Balai Desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Dalam pertemuan ini menghasilkan sikap.

"Perlu dipahami bersama bahwa berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat (2) huruH b) Undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi, dalam melaksanakan mgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang: mengangkat dan memperhentikan perangkat desa," jelas Kepala Desa Kwadungan, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri.

Tambahnya, sangat jelas dan gamblang bahwa pengangkatan perangkat desa adalah kewenangan mutlak Kepala Desa. Sesuai PP 47 tahun 2015 tenmng Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tentang peraturan pelaksanaan UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Permendagri 67 tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Kemudian Perda Kabupaten Kediri No 5 tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 23

"Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa sekurang kurangnya dua orang calon dikonsultasikan oIeh Kepala Desa kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap bakal calon perangkat desa selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kerja," tambahnya.

Masih kata Khamid, apabila Camat sebagaimana dimaksud pada ayat dua dalam waktu lebih dari tujuh hari kerja tidak memberikan rekomendasi, maka dianggap menyetujui terhadap calon perangkat desa yang mempunyai nilai tertinggi. Keempat, Rekomendasi yang diberikan camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan.

"Bahwa dalam pasal tersebut menyatakan bahwa Kepala desa boleh mengusulkan lebih dari 2 orang calon untuk mendapatkan rekomendasi Camat. Yang kemudian atas dasar rekomendasi tersebut untuk ditetapkan menjadi perangkat desa atas dasar kelayakan dan kepatutan bukan atas dasar peringkat tertinggi," terusnya.

Mekanisme pemberian rekomendasi oleh camat terhadap calon yang di usulkan oleh kepala desa, sifatnya adalah rekomendasi administrasi bukan rekomendasi penetapan calon, terkait ini camat dalam memberikan rekomendasi tidak boleh memilih dan atau menetapkan calon perangkat desa tetapi dalam memberi rekomendasi hanya berdasar pada kepatutan dan kelayakan secara administratif.

Berdasar hal tersebut, jelasnya, maka Kades berhak untuk mengangkat Perangkat Desa yang telah direkomendasi Camat dan sesuai dengan harapan masyarakat desa.

"Pada prinsipnya perangkat desa tidak cukup mempunyai kecerdasan intelektual saja namun juga hams mempunyai kecerdasan sosial dalam bermasyarakat dalam rangka utk menciptakan desa yang maju, partisipatif dan kondusif. Sehingga sinergi dengan pembangunan nasional yang dititikheratkan pada pembangunan desa. Dari desa untuk Indonesia," tutupnya.

Untuk diketahui, pengangkatan perangkat desa di Kabupaten Kediri diwarnai kemelut. Sedikitnya ada dua desa di Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri perangkat desa yang dilantik bukan pemilik peringkat pertama dalam hasil tes.

Dua desa tersebut adalah Desa Baye dan Desa Nanggungan. Akibat kebijakan yang diambil kepala desa ini, masyarakat Desa Nanggungan turun aksi di Balai Desa setempat saat pelantikan berlangsung. [nng/suf]

Komentar

?>