Jum'at, 19 Oktober 2018

Timses Paslon 'Gerilya' di Pemprov, Ini Ancaman dari Pakde Karwo

Rabu, 14 Februari 2018 17:45:31 WIB
Reporter : Rahardi Soekarno J.
Timses Paslon 'Gerilya' di Pemprov,  Ini Ancaman dari Pakde Karwo

Surabaya (beritajatim.com) - Seorang pejabat eselon di lingkungan pemprov Jatim mengaku ada seseorang dari tim salah satu pasangan calon (paslon) yang sedang 'bergerilya' di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menawari masuk dalam tim sukses bayangan. 

Sasaran mereka adalah pejabat eselon III setingkat sekretaris dinas, kepala bidang atau kepala bagian dan eselon IV setingkat kepala seksi atau kasubbag. 

Tawaran itu dengan dibumbui janji bahwa pejabat yang bersangkutan akan naik eselon atau jabatan, jika nantinya paslon yang didukung menang terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur Jatim. 

"Mereka menawari saya untuk didaftar menjadi tim sukses. Mereka itu ya sesama teman aparatur sipil negara (ASN). Mereka juga mengklaim bahwa ada beberapa pejabat eselon yang sudah bergabung sebagai tim sukses bayangan. Tapi setelah saya kroscek ke salah satu teman pejabat untuk mengetahui kebenarannya, pejabat itu bilang tidak benar," tutur sumber beritajatim.com di lingkungan pemprov Jatim.

Ketika ditanyakan informasi tersebut kepada Gubernur Jatim Soekarwo, orang nomor satu di pemprov ini menegaskan, jika ada temuan seperti itu agar dilaporkan ke dirinya dan Bawaslu Jatim. "Jika ada dua alat bukti, itu sudah cukup dilaporkan Bawaslu Jatim," tegasnya kepada beritajatim.com.

Pakde menambahkan, selama ini pemprov selalu mensosialisasikan tentang netralitas ASN dalam menghadapi pilkada serentak 2018. "Jika memang ada ASN yang mendukung pasangan calon kepala daerah, segera laporkan Bawaslu, nantinya mereka akan melaporkan ke pemprov," tukas Pakde.

Laporan yang diterima, selanjutnya akan diselidiki sejauh mana ASN yang diduga tidak netral mendukung pasangan calon. "Pemprov pasti akan tegas, siapa saja yang melanggar akan diberikan sanksi keras," jelasnya. 

Dirjen Otonomi Daerah (Otoda) Kemendagri Sumarsono juga sepakat dengan pernyataan Pakde Karwo itu.  "Jika ada ASN yang melanggar ketentuan, salah satunya terbukti tidak netral dalam pilkada, maka harus ditindak tegas melalui teguran lisan atau tertulis, surat peringatan satu dan dua," jelasnya.

Sanksi yang dapat dikenakan beragam, mulai dari penundaan kenaikan pangkat, skorsing, hingga yang terberat adalah pemecatan tidak hormat. "Laporkan ke Gubernur jika ada ASN yang terbukti tidak netral, nanti akan dilihat seberapa berat kasusnya," tutur Sumarsono yang hadir di gedung negara Grahadi saat acara pengukuhan Pjs empat kepala daerah. 

Jika istri atau suami dari calon kepala daerah adalah ASN, maka yang bersangkutan harus cuti di luar tanggungan negara, sehingga bisa menjaga netralitas ASN. "Kalau ASN belum cuti, terus berfoto dengan suami atau istri yang kebetulan mencalonkan jadi kepala daerah, maka itu masuk kategori tidak netral dan bisa kena sanksi," pungkasnya. (tok/ted) 

Tag : pilgub jatim

Komentar

?>