Senin, 21 Mei 2018

Panwaslu Kota Mojokerto

Politik Uang dan Isu SARA Jadi Fokus Pegawasan

Rabu, 14 Februari 2018 02:03:00 WIB
Reporter : Misti P.
Politik Uang dan Isu SARA Jadi Fokus Pegawasan

Mojokerto (beritajatim.com) - Politik uang dan isu SARA menjadi fokus pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Mojokerto. Hal tersebut ditegaskan Ketua Panwaslu Kota Mojokerto, Elsa Fifajanti di kantornya, Selasa (13/2/2018).

Pengawasan tersebut dilakukan Panwaslu dalam kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar mulai tanggal 15 Februari hingga 23 Juni 2018. Hal tersebut mengaca dari Pilkada DKI Jakarta yang menyangkutkan isu sara.

"Dari penelitian yang dilakukan para pegiat demokrasi dan anti korupsi ternyata ada benang merah antara banyaknya kepala daerah yang terkena kasus korupsi dan OTT KPK dengan praktik politik uang saat pilkada," ungkapnya, Selasa (13/2/2018).

Masih kata Elsa, dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, politik uang ini sudah diatur sangat ketat. Yakni dalam pasal 187 A pasal satu yang berbunyi siapapun yang memberi dan menerima politik uang dalam pilkada bisa dikenakan pasal pidana dengan hukuman penjara.

"Ancaman hukumannya minimal 36 bulan penjara dan denda Rp200 juta dan ancaman maksimal hukuman 72 bulan penjara dan denda maksimal Rp1 miliar. Untuk itu, sebagai langkah antisipasi dan pencegahan praktik politik uang, kami menggelar deklarasi besok," katanya.

Elsa menambahkan, Panwaslu Kota Mojokerto menggelar deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang serta Politisasi Sara dalam Pilkada Kota Mojokerto dan Pilgub Jatim 2018 pada Rabu (14/2/2018). Deklarasi tersebut, Panwaslu mengundang semua paslon dan tim kampanye.

"Selain paslon dan tim kampenye, kita juga undang forpimda, pemilih pemula, santri dari perwakian ponpes, pramuka, KPU, kepolisian dan jaksa yang tergabung dalam Gakkumdu. Acara tersebut juga akan membacakan deklarasi tolak politik uang," ujarnya.

Elsa menambahkan, dalam deklarasi tersebut sekaligus sebagai percobaan siapa saja paslon yang memiliki komitmen tinggi terhadap pilkada bersih dan jujur. Karena akan ada pembubuhan tanda tangan dan cap jarinya sebagai simbol tolak politik uang.

"Komitmen itu ditunjukan dengan pembubuhan cap lima cari tangan dengan berbagai warna-warni sebagai simbolisasi dari warna warni masyarakat Mojokerto tetapi semua memiliki tekad yang sama untuk menolak Politik uang dan politisasi SARA dalam pilkada," ujarnya. [tin/suf]

Komentar

?>