Kamis, 16 Agustus 2018

DPRD Gresik Kebut Pengesahan Perda

Senin, 12 Februari 2018 16:25:59 WIB
Reporter : Deni Ali Setiono
DPRD Gresik Kebut Pengesahan Perda

Gresik (beritajatim.com) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gresik melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah, atau Bapemperda, mengebut 17 perda baru. Semua perda baru tersebut sudah masuk di dalam program legislasi daerah (Prolegda) di tahun 2018.

Sejumlah perda baru yang masuk dalam usulan diantaranya perda tentang izin usaha tempat makan, perda perubahan atas perda nomor 7 tahun 2011 tentang pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan, perda tentang pengendalian pencemaran udara. Perda tentang irigasi, perda tentang penyediaan, penyerahan, pengelolaan prasarana dan utilitas perumahan, perda tentang penyelenggaraan perlindungan anak, serta perda tentang perlindungan dan pengembangan seni budaya daerah.

Sedangkan sisanya usulan Pemda. Antara lain perda tentang perubahan atas perda nomor tahun 5 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu, perda tentang perubahan atas perda nomor 19 tahun 2012 tentang penataan, pembangunan dan pengendalian menara telekomunikasi bersama, perda tentang perubahan atas perda nomor 4 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum. Perda tentang perubahan atas perda nomor 8 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Gresik tahun 2010-2030.

"Semua perda diatas akan masuk dalam pembahasan dimulai awal Maret 2018. Dari semua perda tersebut tentunya mengutamakan prioritas," ujar Ketua Bapemperda DPRD Gresik, Mubin, Senin (12/02/2018).

Ia menambahkan, selain perda tersebut Bapemperda juga tengah menggodok perda lainnya seperti perda tentang perubahan atas perda nomor 6 tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha, perda tentang perubahan atas perda nomor 27 tahun 2011 tentang pelestarian bangunan dan lingkungan cagar budaya, perda tentang sumber pendapatan desa, perda tentang BPR Bank Gresik, Badan Permusyawaratan Desa, perda tentang perubahan perda nomor 15 tahun 2013 tentang ketertiban umum.

"Perda tentang pengendalian pencemaran udara segera dikaji secara matang, karena sumber pencemaran udara bisa banyak faktor. Bisa dari kendaraan bermotor dan pabrik yang memang jumlahnya di Gresik sangat banyak," tambahnya.

Masih terkait dengan itu semua lanjut Mubin, pihaknya juga menerima masukan dari semua elemen mulai masyarakat, perwakilan organisasi maupun instansi. Selain itu, dewan juga menggandeng akademisi yang ahli di bidangnya.

"Ada tahapan-tahapan yang perlu kami lakukan dalam pembentukan perda, antara lain melibatkan masyarakat," ujar politisi asal PAN itu.

Tidak hanya itu. Perwakilan elemen juga dapat memberikan ide atau gagasan perda. Termasuk wartawan. Misalnya ada usulan perda lokal tentang hubungan antara pemerintahan dengan tugas wartawan ya nggak apa-apa," tandasnya. [dny/but]

Komentar

?>