Senin, 15 Oktober 2018

Anggota DPRD Surabaya Asal Nasdem Kritisi Perda Ruang Terbuka Hijau

Rabu, 07 Februari 2018 19:58:39 WIB
Reporter : Arif Fajar Ardianto
Anggota DPRD Surabaya Asal Nasdem Kritisi Perda Ruang Terbuka Hijau
Vincensius Awey Anggota DPRD Surabaya

Surabaya (beritajatim.com)  - Kawasan perkotaan harus menetapkan 30 persen kawasannya sebagai ruang terbuka hijau. Hal ini sesuai dengan UU 26 tahun 2007.

Di Surabaya penetapan ruang terbuka hijau diatur dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Peraturan RTRW Kota Surabaya pertama disahkan dalam Perda 23 tahun 1978 diperbarui dalam 3 tahun 2007 diperbarui lagi dalam Persa 3 tahun 2014.

Namun produk hukum tersebut baik undang-undang dan Perda dinilai hanya jadi alat menyandera lahan warga.

Pasalnya setelah ditetapkan sebagai lahan konservasi dalam RTRW lahan seperti di Pamurbaya tidak boleh dialihfungsikan sembarangan.

Hal tersebut dikatakan Vinsensius Awey, Anggota DPRD Surabaya bahwa lahan tersebut hanya diperbolehkan diperuntukkan lahan terbuka tidak boleh dialihkan menjadi rumah atau bangunan lainnya.

Harusnya kata Awey untuk benar-benar melaksanakan aturan hukum yang dibuat, pemerintah harus melakukan pembebasan lahan warga yang ada. "Harusnya pemerintah sesegera mungkin melakukan pembebasan lahan," kata Awey, Rabu (7/2/2018)

Jika tidak dibebaskan kesannya menyandera lahan warga sebab jika warga membangun sekalipun dilahan milik sendiri akan dianggap melanggar aturan. "Itu yang terjadi di Gunung Sari, 99 rumah yang dinyatakan melanggar. Padahal mereka beli tanah," kata Awey.

Selain perlu adanya pengawasan, pembebasan secara bertahap harus dilakukan."Bayangkan dari tahun 1978 hingga saat ini, 40 tahun lahan warga tidak dibebaskan dan juga tidak boleh dibangun karena masuk lahan konservasi," kata awey.

Politisi Partai Nasdem tersebut berharap Pemerintahan Risma dapat melakukan pembebasan secara masif. "Kesalahan pemerintahan turun temurun ini namanya. Saya berharap pemerintahab Risma dapat dibebaskan secara baik dan benar," kata Awey.

Sesuai Perda yang dibuat pemerintah harus serius melakukan pembebasan tidak dengan memperbarui perda saat waktu habis.

"Perda RTRW yang sekarang kalau tidak salah 20 tahun. Berarti 20 tahun harus bebas bukan diperbarui dengan perda baru," pungkas Awey.(rif/ted)

Komentar

?>