Kamis, 24 Mei 2018

Tak Lunasi Biaya Perawatan, 3 Mobil Pemkab Sampang Disita Bengkel

Selasa, 23 Januari 2018 22:53:43 WIB
Reporter : Zamachsari
Tak Lunasi Biaya Perawatan, 3 Mobil Pemkab Sampang Disita Bengkel

Sampang (beritajatim.com) - Tak mampu membiayai pelunasan perbaikan, sebanyak tiga mobil pelayanan pemerintah daerah Kabupaten Sampang di bawah tangung jawab Dinas Lingkungan Hidup (DLH) disita bengkel motor. Tiga mobil plat merah itu diantaranya 1 unit Truk Tangki, 1 unit Truk Sedot WC dan 1 unit mobil Panther.

"Kami memang sengaja menyita 3 unit kendaraan milik DLH. Karena adanya tunggakan biaya pemeliharaan yang belum dilunasi," ungkap pemilik Bengkel Baruna Motor, H. Asnawi, Selasa (23/1/2018).

Dirinya menceritakan, pada Desember 2017, tunggakan mencapai Rp 60.625.000, yang dibayar hanya sebesar Rp 27.660.000. Sehingga DLH masih mempunyai tunggakan sebesar Rp 32.965.000.

"Saat kami tagih, pihak DLH berdalih anggarannya tidak mencukupi. Selain itu, DLH mempunyai pinjaman sebesar Rp 51.000.000. Oleh karena itu kami menyesalkan pihak DLH setelah melakukan pemutusan kontrak pemeliharaan kendaraan secara sepihak sebelum tenggang waktu kontrak yang telah ditentukan," ungkapnya.

Asnawi menyampaikan, pihaknya menjalin kerjasama secara kontraktual untuk pemeliharaan kendaraan DLH sejak 2013 sampai 2017. Serta tidak pernah ada masalah dan selalu melakukan pembayaran sebesar 10 persen dari tagihan perbaikan setiap bulannya. Akan tetapi, memasuki November 2017, pihaknya diminta untuk membuat tagihan sebesar 15 persen dari tagihan perbaikan setiap bulan.

"Mulai 2013 sampai 2017, seperti biasa kami melakukan penagihan sebesar 10 persen setiap bulannya. Tetapi, saat memasuki November 2017, pihak DLH meminta untuk menaikkan tagihan biaya perbaikan sebesar 15 persen. Jadi, misalnya tagihan perbaikan sebesar Rp 50 juta, otomatis kami harus menyetor sebesar Rp 7,5 juta kepada pihak DLH," jelasnya.

Menanggapi permasalahan penahanan kendaraan dimaksud, Plt DLH Sampang, Misdi membantah semua tudingan tersebut. Ia berdalih bukan bermaksud tidak akan membayar biaya perawatan kendaraannya. Dengan alasan, penagihan terhadap instansi pemerintah diwajibkan melengkapi data dan dokumen kontraktual.

"Jika ingin dibayar, pihak bengkel harus membuat bukti-bukti tagihan yang jelas. Selama ini, kami bukannya tidak ingin melakukan pembayaran untuk biaya pemeliharaan dan perbaikan mobil operasional yang ada di Bengkel Baruna Motor," dalihnya.

Misdi lantas meminta kepada Bengkel Baruana Motor harus ada dokumen yang jelas untuk penagihan. Hal itu, karena berkaitan dengan keuangan pemerintah.

"Masalah kontrak kerjasama, kami bukan tidak ingin bermitra lagi. Tapi sebaliknya, pihak bengkel tidak ingin kerjasama lagi dengan kami. Maka dari itu, kami tidak memperpanjang kerjasama dengannya pada 2018 ini," pungkasnya. [sar/suf]

Komentar

?>