Minggu, 18 Februari 2018
Dibutuhkan Wartawan Kriminal di Surabaya, Usia Maks 27 Tahun, S1, Punya Pengalaman, Kirim lamaran ke beritajatim@gmail.com

Kapan Gubernur Jatim Memediasi Polemik APBD Jember 2018?

Kamis, 18 Januari 2018 12:45:14 WIB
Reporter : Oryza A. Wirawan
Kapan Gubernur Jatim Memediasi Polemik APBD Jember 2018?
Pakde Karwo Gubernur Jawa Timur

Jember (beritajatim.com) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur berjanji akan memediasi polemik APBD Kabupaten Jember 2018 antara DPRD dan Bupati Faida. Rencananya, mediasi akan dilakukan setelah tanggal 10 Januari 2017.

Namun, menurut Ketua DPRD Jember Thoif Zamroni, belum ada kabar soal mediasi tersebut. "Kami tetap menunggu minggu-minggu ini," katanya.

Thoif mengatakan tak ada persiapan khusus menyambut pertemuan mediasi tersebut. "Yang penting kami akan sampaikan kronologi mandeknya KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Perubahan Anggaran Sementara) sehingga Jember menggunakan Peraturan Kepala Daerah APBD 2018. Tak ada persiapan khusus, toh pimpinan sudah paham semua proses dan alur pembahasan di DPRD," katanya.

Thoif juga akan memberikan bukti risalah rapat dan surat-menyurat eksekutif dan legislatif. "Apa yang jadi petunjuk gubernur, pimpinan akan melakukan petunjuk itu sesuai aturan perundang-undangan," katanya.

Sementara itu, akun Facebook Pemerintah Kabupaten Jember mengunggah video berdurasi 45 detik pertemuan antara Bupati Faida dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang membicarakan APBD 2018. Dalam video itu, Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman daetah Kementerian Dalam Negeri Muh. Ardian Noeryanto dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bicara soal Peraturan Kepala Daerah Penggunaan APBD 2018. 

Berikut petikan transkripnya

Muh. Ardian Noeryanto:"... tahun sebelumnya. Umpama tahun sebelumnya pagunya belanjanya adalah Rp 4 triliun, maka itulah patokannya. Empat triliun buat apa, Bu? Buat belanja yang bersifat wajib dan bersifat mengikat."

"Apa itu mengikat? Mungkin gaji pegawai, bayar listrik, telepon, segala macam."

"Apa itu belanja wajib? Pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Jadi kalau ada statement yang menyatakan hanya untuk belanja pegawai, ya tidak benar. Dan itu ada di pasal 46 PP Nomor 58 Tahun 2005."

Tjahjo Kumolo: Syukur bisa lokasi anggarannya itu belanja pegawainya lebih rendah. Itu lebih baik, lebih baik." [wir/ted]

Komentar

?>