Rabu, 23 Mei 2018

Soal Fasilitasi Polemik Bupati-DPRD, Ini Kata Kapolres Jember

Senin, 15 Januari 2018 11:22:17 WIB
Reporter : Oryza A. Wirawan
Soal Fasilitasi Polemik Bupati-DPRD, Ini Kata Kapolres Jember

Jember (beritajatim.com) - Ketua DPRD Jember, Jawa Timur, Thoif Zamroni mengungkapkan keinginan Kepala Kepolisian Resor Ajun Komisaris Besar Kusworo Wibowo memfasilitas eksekutif dan legislatif untuk menyelesaikan polemik APBD 2018.

"Kalau ke saya, Kapolres mengatakan: 'Ayo, Pak Ketua, biar ada penyelesaian terkait dengan ini, karena ini juga menyangkut ketertiban masyarakat. Kalau ans sich APBD saya tidak mau ikut-ikut'," kata Thoif menceritakan percakapannya dengan Kusworo.

Terpisah, Kusworo membenarkan ada keinginan bersama antara dirinya, Thoif, dan Bupati Faida untuk duduk bersama dan menyelesaikan persoalan APBD 2018. Namun ia menyatakan tak akan mengintervensi tugas pokok dan fungsi bupati dan parlemen. "Intinya mencari titik temu di antara perbedaan," katanya.

"Kembali, bahwa salah satu tugas pokok kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Apabila ada gejolak, kami menjembatani atau menciptakan suasana kondusif untuk bisa menyelesaikan permasalahan. Hanya untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Terlepas siapa bupatinya. Yang kami junjung tinggi adalah menciptakan Kabupaten Jember sebagai kabupaten yang aman, nyaman, dan sejahtera," kata Kusworo

Saat ini, Jember menjadi satu-satunya daerah di Jawa Timur yang belum menyepakati bersama APBD 2018. Pembahasan terhenti pada finalisasi Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Perubahan Anggaran Sementara (KUA-PPAS), menyusul penolakan Bupati Faida terhadap realokasi anggaran Rp 125 miliar, yang sekitar Rp 25 miliar di antaranya diperuntukkan peningkatan kesejahteraan guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap di dunia pendidikan.

Keterlambatan ini direspons Gubernur Soekarwo dengan menerbitkan keputusan persetujuan peraturan kepala daerah untuk menjalankan pembangunan hingga APBD disepakati bersama antara Dewan dan bupati. Gubernur Soekarwo juga siap mempertemukan eksekutif dan legislatif untuk mencari titik temu.

Sementara itu di masyarakat sudah ada respons terhadap situasi ini. Sejumlah kiai dan tokoh bertemu dan mempersiapkan Aksi 212 yang akan digelar pada 21 Februari 2018. Dalam aksi itu, massa dari berbagai kalangan, termasuk pondok pesantren, akan menggelar doa bersama dan istigosah di depan Pendapa Wahyawibawagraha, dan menuju parlemen untuk meminta wakil rakyat mengambil langkah konstitusional untuk mengakhiri sejumlah persoalan di Jember. [wir/kun]

Komentar

?>