Jum'at, 17 Agustus 2018

Kapolres Ingatkan Bupati Faida agar Tuntaskan Persoalan GTT-PTT

Jum'at, 12 Januari 2018 16:39:16 WIB
Reporter : Oryza A. Wirawan
Kapolres Ingatkan Bupati Faida agar Tuntaskan Persoalan GTT-PTT

Jember (beritajatim.com) - Guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap (GTT-PTT) mendesak Bupati Jember Faida agar segera menerbitkan surat penugasan, sebagaimana diminta oleh regulasi pemerintah pusat. Tanpa adanya surat penugasan, para guru tersebut tidak bisa menerima honor yang berasal dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada 2017. Para guru sempat melakukan aksi mogok kerja.

Hasil rapat antara DPRD Jember, Jawa Timur, dengan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan perwakilan GTT-PTT, awal Januari 2018, menyepakati Kepala Kepolisian Resor Jember Ajun Komisaris Besar Kusworo Wibowo menjadi mediator antara Bupati Faida dengan para guru. Berikut wawancara Beritajatim.com dengan Kusworo Wibowo, Kamis (11/1/2018) sore.


Beritajatim: Bagaimana kabar perkembangan bantuan mediasi yang diminta para guru honorer kepada Anda? 

Kusworo: Kami sudah bantu komunikasikan dengan pemerintah daerah. Menurut informasi dari bupati, (persoalan) ini akan diselesaikan secara tuntas. Sementara ini masih dalam tahap pendataan (GTT dan PTT). Kalau pendataan sudah selesai insya Allah akan dituntaskan.

Beritajatim: Tidak ada kepastian soal tenggat waktu, mengingat tahun anggaran 2017 sudah berlalu?

Kusworo: Sudah kami sampaikan bahwa ini perlu diatensi, dan bupati menyampaikan bahwa ini sudah dalam tahap atensi, dan insya Allah dalam waktu dekat diselesaikan.

Beritajatim: Pernahkah Anda menanyakan kepada bupati apa problem yang pemerintah daerah, sehingga agak lama menyelesaikan ini?

Kusworo: Saya belum tanyakan itu, karena masih ranah pemerintah daerah. Saya hanya mengingatkan supaya (persoalan dengan GTT dan PTT) segera dituntaskan, karena sudah cukup meresahkan.

Beritajatim: Bagaimana komunikasi Anda dengan pengurus PGRI?

Kusworo: Belum banyak yang bisa kami informasikan kepada pihak PGRI. Tapi seandainya sudah ada titik terang, kami akan informasikan kepada PGRI. Setahu saya mereka masih menunggu dan berharap.

Beritajatim: Tempo hari GTT dan PTT menyatakan Januari adalah tenggat penerbitan surat penugasan. Kalau tidak terbit, mereka siap membanjiri alun-alun. Bagaimana antisipasi petugas keamanan terhadap kemungkinan tersebut?

Kusworo: Menyampaikan pendapat sah-sah saja, karena itu dilindungi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Namun seandainya sampai guru tidak mengajar, ini yang disayangkan. Tentu yang dirugikan adalah pelajar dan orang tua murid. Kalau sampai harus turun jalan dan tidak mengajar, ini sangat disayangkan.

Catatan:
Awal pekan ini, usai acara pelepasan serah terima jabatan Komandan Distrik Militer 0824, Bupati Faida mengatakan, persoalan GTT harus dituntaskan. "Nanti akan kami kumpulkan GTT. Hanya dengan GTT-nya, tidak dengan yang lain-lain, karena ini hanya kepentingan GTT," katanya.

"GTT saya pastikan sudah diurus Dinas Pendidikan. Sejatinya data GTT tidak pernah ada di BKD (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) dan Dinas Pendidikan. Kami memulai verifikasi dari nol dan kemarin sebenarnya sudah jadi. Ada juga GTT yang sebelumnya sudah mengabdi jauh lebih lama, tapi tidak termasuk yang diusulkan," kata Faida.

Faida akan mempublikasi data GTT hasil verifikasi Dinas Pendidikan. "Silakan dikomentari, karena tetap akan kami selesaikan," katanya.

Faida meminta agar surat pertanggungjawaban pemberian honor GTT harus rapi. "Tidak usah dipolitisir," katanya.

Faida menegaskan, verifikasi dilakukan melalui kepala sekolah dan pengawas. "Kami akan uji publik, supaya tidak ada dusta di antara kita," katanya. [wir/suf]  

Komentar

?>