Sabtu, 20 Oktober 2018

Pilwali Mojokerto

PDIP Deklarasikan Akmal Boedianto-Rambo Garudo

Rabu, 10 Januari 2018 12:45:10 WIB
Reporter : Misti P.
PDIP Deklarasikan Akmal Boedianto-Rambo Garudo

Mojokerto (beritajatim.com) - Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDI-P) Kota Mojokerto mendeklarasikan calon pasangan Walikota dan Wakil Walikota dari PDI-P. Akmal Boedianto sebagai bakal calon Walikota dan Rambo Garudo sebagai bakal calon Wakil Walikota.

Deklarasi yang digelar kantor sekretariat DPC PDI-P Kota Mojokerto Jalan Tropodo, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto dihadiri sekitar 100 orang. Dalam deklarasi tersebut, dipimpin langsung Ketua DPC PDI-P Kota Mojokerto, Febriana Meldyawati.

Dalam deklarasi tersebut, Sekretaris DPC PDI-P Kota Mojokerto, Sunarto membacakan rekom Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P tentang bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto dari PDI P periode 2018-2023. Yakni pasangan Akmal Boedianto dan Rambo Garudo.

Febriana Meldyawati yang juga Ketua DPRD Kota Mojokerto mengatakan, DPC PDI-P Kota Mojokerto sepakat untuk mendukung sepenuhnya terhadap pasangan calon Walikota dan Wawalikota Mojokerto yang diusung dan mendapatkan surat rekom dari DPP PDI-P.

"Dalam pelaksanaan Pilkada menang atau kalah itu sudah wajar tapi demi harga diri parpol dan para paslon, kita harus tetap berusaha bersama dengan semangat yang tinggi memperjuangkan kemenangan bagi paslon yang diusung oleh PDI P," ungkapnya, Rabu (10/1/2018).

Masih kata Meldya (panggilan akrabnya), untuk pasangan calon (paslon) dari PDI-P, Akmal Boedianto berlatar-belakang birokrat Pemprov Jawa Timur sedangkan Rambo Garudo seorang profesional dan asli Putra Mojokerto. Paslon tersebut dinilai sebagai pimpinan pilihan terbaik bagi warga Kota Mojokerto.

"Hari ini, kita akan melakukan pendaftaran bagi balon dari PDI-P. Saya berharap jangan arogan tapi tunjukkan sikap yang baik  untuk menarik simpati warga terhadap partai kita," pungkasnya.

Sebelumnya, Walikota Mojokerto, Mas'ud Yunus akan maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Mojokerto. Ia menjadi calon kuat yang mendaftarkan diri dari PDI-P dalam masa penyaringan bakal calon, sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan sebagai tersanga kasus suap Dewan pada 17 November 2017 lalu. [tin/but]

Komentar

?>