Kamis, 16 Agustus 2018

Pilwali Mojokerto, Panwaslu Himbau ASN, TNI/Polri Netral

Selasa, 09 Januari 2018 19:10:50 WIB
Reporter : Misti P.
Pilwali Mojokerto, Panwaslu Himbau ASN, TNI/Polri Netral

Mojokerto (beritajatim.com) - Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri menjadi objek pengawasan yang penting setelah praktek politik uang di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang berlangsung di Kota Mojokerto. 

Untuk itu, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Mojokerto melayangkan surat himbauan terkait hal tersebut.

Ketua Panwaslu Kota Mojokerto, Elsa Fifajanti mengatakan, pihaknya akan pelototi secara seksama netralitas aparat keamanan maupun ASN sejak pendaftaran bakal calon hingga hari H pemungutan dan penghitungan suara. "Tentang netralitas ASN, TNI/Polri ini, ada dasar hukumnya," ungkapnya, Selasa (9/1/2018).

Selain Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, juga ada Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilu RI dengan Kemendagri, KemenPAN RB, Komisi Aparatur Sipil Negara dan Badan Kepegawaian Negara. 

Yakni tentang Pengawasan Netralitas, Pelaksanaan nilai dasar, kode etik dan Kode Perilaku ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. 

"Selain Nota Kesepahaman, untuk ASN tentang Netralitas dalam pilkada sudah diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Di Pasal 87 ayat 4 huruf b menyatakan PNS akan diberhentikan dengan tidak hormat karena menjadi anggota dan atau pengurus parpol. Jadi sudah tegas aturannya, kalau jadi anggota parpol akan diberhentikan dari status PNSnya," katanya.

Elsa menjelaskan, yang masuk kategori tindakan atau sikap tidak netral ASN dalam pilkada diatur dalam Surat Komisi Aparatur Sipil Negara tanggal 10 November 2017  tentang Pengawasan Netralitas Pegawai/ASN pada Pelaksanaan Pilkada serentak 2018. Antara lain, keikutsertaan dalam acara deklarasi salah satu bakal calon kepala daerah.

"Kemudian, deklarasi salah satu partai, deklarasi diri pribadi untuk menjadi salah satu paslon, menggunakan atribut partai, memposting gambar paslon di media sosial atau sekadar meng-like photo paslon di media sosial, itu sudah dianggap tidak netral. Karena sudah ada aturan yang tegas dan jelas, maka kami tinggal melaksanakan pengawasan itu," jelasnya.

Menurutnya, jika ada suami atau istri yang ASN menjadi tim sukses istri atau suaminya yang maju dalam pilkada. Sedangkan untuk ASN yang mencalonkan diri pada pilkada, lanjut Elsa, pada calon yang berstatus ASN harus ada surat pernyataan pengajuan pengunduran diri sebagai PNS sedang diprosesnoleh pejabat yang berwenang. 

"Calon yang berstatus pegawai BUMD pada saat pendaftaran harus menyertakan surat pernyataan berhenti dari jabatan pada BUMD sedang diproses oleh pejabat yang berwenang. Netralitas juga berlaku bagi TNI/Polri yang sudah termaktub dalam Surat Edaran Menteri PAN dan RB RI kepada panglima TNI, Kapolri dan Jaksa Agung," tuturnya.

Sehingga untuk menjaga netralitas di Pilkada Kota Mojokerto, pihaknya sudah melayangkan surat himbauan resmi ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Mojokerto. Meskipun hingga saat ini, belum ditemukan ASN, TNI/Polri yang tidak netral di Pilkada Mojokerto.[tin/ted]

Komentar

?>