Senin, 16 Juli 2018

Kabupaten Mojokerto Bentuk Forum Inklusi Kusta dan Difabilitas

Jum'at, 15 Desember 2017 17:47:38 WIB
Reporter : Misti P.
Kabupaten Mojokerto Bentuk Forum Inklusi Kusta dan Difabilitas

Mojokerto (beritajatim.com) - Kabupaten Mojokerto membentuk Forum Inklusi Kusta dan Difabilitas, Jum'at (15/12/2017). 

Forum yang berisi sejumlah instansi pemerintah dan stakeholder lainnya dengan tujuan agar tidak ada lagi distriminasi terhadap penderita kusta dan eks kusta sehingga bisa diterima di tengah-tengah masyarakat.

Forum Inklusi Kusta dan Difabilitas tersebut terdiri dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, DPPKBPP, Kantor Kemenag, Dinas Koperasi dan UKM serta pemeduli kusta. 

Forum tersebut dianggap penting karena selama terjadi diskriminasi di berbagai lini, baik pendidikan, tenaga kerja maupun layanan umum lainnya.

Sekretaris Nasional Perhimpunan Mandiri Kusta (PerMaTa) Indonesia Suharsono membenarkan, jika selama ini baik penderita maupun eks kusta terus mengalami diskriminasi saat mengakses layanan umum. 

"Belum lagi, penderita maupun eks kusta mengalami tekanan psikis sehingga mereka cenderung menutup diri," ujarnya.

Penderita maupun eks kusta kerap dikucilkan lantaran adanya stigma bahwa penyakit tersebut menular atau bahkan dikategorikan penyakit kutukan. 

Beban psikis seperti ini, kerap meruntuhkan mental eks kusta sehingga pihaknya berupaya untuk membahas masalah tersebut dengan stakeholder di setiap daerah. 

"Dari forum ini diharapkan keluhan-keluhan para eks kusta tersampaikan dan bisa diantisipasi dan Kabupaten Mojokerto adalah kabupaten pertama dibentuk forum ini. Nantinya, semua kabupaten kota dibentuk juga. Kita ingin akses yang terbuka dari lembaga-lembaga itu," katanya.

Ketua PerMaTa Jatim Ahmad Sholim menambahkan, diskriminasi yang dialami penderita maupun eks kusta terjadi lantaran stigma buruk di masyarakat. 

"Padahal faktanya, penyakit ini tidak menular dan bisa disembuhkan. Seharusnya Dinkes menyampaikan ini ke masyarakat agar kami tidak selalu didiskriminasi," tuturnya.

Ia juga kerap mendapatkan laporan terkait diskriminasi yang dialami penderita maupun eks kusta itu. 

Penderita maupun eks kusta kesulitan masuk di lembaga pendidikan lantaran adanya penolakan baik dari lembaga sekolah maupun siswanya. Begitu juga dengan sulitnya mereka mendapatkan pekerjaan. 

Sementara itu, Kepala DPPKBPP Kabupaten Mojokerto Yudha Hadi menegaskan, akses pendidikan bagi penderita maupun eks kusta telah dibuka sejak dibentuknya sekolah inklusi. 

"Di Kabupaten Mojokerto sudah ada empat sekolah inklusi yang bisa menerima eks kusta maupun difabilitas lainnya," pungkasnya.[tin/ted]

Komentar

?>