Minggu, 21 Oktober 2018

Ultimatum Panwaslu Kota Kediri

Pelaku Money Politik Dijerat 6 Tahun

Selasa, 12 Desember 2017 14:13:32 WIB
Reporter : Nanang Masyhari
Pelaku Money Politik Dijerat 6 Tahun

Kediri (beritajatim.com) -- Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Kediri ultimatum masyarakat tidak terlibat dalam politik uang (money politik) dalam pilkada dan pemilu. Karena, pemberi dan yang menerima uang money politik bisa dijerat dengan hukuman berat, selama maksimal 6 tahun penjara.

Anggota Panwaslu Kota Kediri Bidang Pengawasan, Mansur mengatakan, sesuai Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah, semua yang terlibat bisa dijerat hukum bukan hanya pemberi saja melainkan yang menerima uang politik tersebut.

“Setiap orang bisa dijerat hukum jika diketahui terlibat dalam money politik. Minimal 36 bulan dan maksimal 72 bulan hukuman penjara atau denda minimal Rp 200 juta dan setinggi-tingginya Rp 1 miliar,” tegasnya, Selasa (12/12/2017).

Aturan ini sudah berbeda dengan aturan pada Pilkada serentak beberapa tahun lalu. Pada tahun sebelumnya, hanya tim kampanye saja yang menyebarkan uang tersebut kepada masyarakat yang bisa dijerat hukum. Namun pada tahun ini diperketat dengan aturan pembaruan dari undang-undang nomor 1 tahun 2015.

“Kalau yang sebelumnya hanya tim kampanye atau yang memberikan saja. Tapi saat ini semua orang bisa dijerat hukum,” jelasnya.

Panwaslu Kota Kediri meminta kepada masyarakat Kediri untuk tidak lagi terlibat dalam kegiatan money politik yang jelas telah mencederai demokrasi bangsa Indonesia. Terlebih, Kota Kediri akan menghadapi Pemilihan Wali Kota sekaligus Pemilihan Gubernur Jawa Timur secara bersamaan yang dianggap rawan permainan.

“Yang paling rawan terjadi money politik itu Pilwalinya, makanya dengan aturan ini seharusnya masyarakat sudah tidak lagi terlibat dalam permainan itu,” pungkasnya. [nng/but]

Tag : pemilu

Komentar

?>