Jum'at, 15 Desember 2017

Pimpinan DPRD Temukan Kunker Anggota Dewan Diwakilkan

Kamis, 07 Desember 2017 23:01:41 WIB
Reporter : Temmy P.
Pimpinan DPRD Temukan Kunker Anggota Dewan Diwakilkan

Sumenep (beritajatim.com) - Wakil Ketua DPRD Sumenep, Moh. Hanafi mengungkapkan sebuah fakta mengejutkan. Sejumlah anggota DPRD setempat diduga mewakilkan dirinya kepada orang lain saat melakukan kunjungan kerja.

"Kunjungan kerja ke luar provinsi misalnya. Itu kan berupa studi banding atau konsultasi. Tentu saja kepentingannya ya untuk anggota dewan itu sendiri. Nah ini kok malah ada yang berani mewakilkan pada orang lain," katanya, Kamis (7/12/2017).

Selain itu, ia juga mendapati ada beberapa anggota dewan 'nakal' yang tidak mengikuti kunjungan kerja di dalam provinsi, tetapi biaya perjalanan dinasnya tetap diambil.

"Untuk kunjungan kerja dalam provinsi, laporannya hanya berupa 'bill' hotel. Dan itu gampang sekali mendapatkannya. Yang penting sudah pesan hotel, meski tidak ditempati, pihak hotel tetap akan mengeluarkan tagihannya. Ini yang kemudian diambil oleh oknum anggota dewan," ujarnya.

Lebih lanjut Hanafli memaparkan, sesuai aturan, APBD menyediakan anggaran kunjungan kerja hanya untuk anggota DPRD. Bukan untuk orang lain di luar anggota DPRD.

"Karena itu, jelas tidak boleh kunjungan kerja anggota DPRD diwakilkan oleh orang lain. Anggaran yang ada memang untuk kepentingan dinas anggota dewan," tandasnya.

Sayangnya politisi Partai Demokrat ini menolak membeber siapa saja anggota dewan 'nakal' yang mencoba 'bermain' dalam kunjungan kerja di dalam provinsi maupun luar provinsi. Bahkan Hanafi juga enggan menyebut seberapa banyak anggota dewan yang ditemukan mewakilkan kunjungan kerjanya.

"Sudahlah, saya tidak perlu menyebut nama dan jumlah anggota dewan yang melakukan itu. Sekarang masih tahap verifikasi," ungkapnya.

Menurutnya, 'permainan' anggota DPRD 'nakal' yang tidak mengikuti kunjungan kerja tetapi tetap mengambil biaya perjalanan dinas bahkan mewakilkan pada orang lain, merupakan pelanggaran kode etik anggota DPRD.

"Bahkan sebenarnya ini bukan sekedar pelanggaran kode etik., tetapi bisa masuk kategori korupsi. Karena anggaran kunjungan kerja itu hanya diperuntukkan bagi anggota dewan. Bukan teman atau koluarga atau kolega dari anggota dewan," ucapnya. [tem/suf]

Tag : dprd sumenep

Komentar

?>