Minggu, 19 Agustus 2018

Kumpulkan Ormas, MUI Kota Malang Bahas Kolom Agama di KTP

Selasa, 05 Desember 2017 15:13:18 WIB
Reporter : Lucky Aditya Ramadhan
Kumpulkan Ormas, MUI Kota Malang Bahas Kolom Agama di KTP

Malang (beritajatim.com) - Menyikapi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah mengabulkan permohonan uji materi terkait aturan pengosongan kolom agama pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Sesuai Pasal 61 Ayat (1) dan (2), serta Pasal 64 Ayat (1) dan (5) UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto UU No 24 Tahun 2013 tentang UU tentang Administrasi Kependudukan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang mengumpulkan sejumlah organisasi masyarakat dan TNI/Polri sebagai langkah koordinasi menangkal ideologi terlarang di wilayah Kota Malang, Selasa (5/12/2017).

"Melalui forum ini kami ingin mencari masukan dengan pakar tentang implementasi putusan MK menyangkut aliran kepercayaan," kata Ketua MUI Kota Malang, KH Baidowi Muslich.

Baidowi menyebut melalui forum-forum diskusi dan dialog bersama diharapkan MUI bisa menjadi penengah jika terjadi konflik diantara penganut aliran kepercayaan. Sebab, saat ini di Kota Malang, ada sekitar seribu aliran kepercayaan.

"Karena aturan ini adalah keputusan MK, maka tetap harus dijalankan. Kami melihat implikasinya, apakah memberikan pengaruh positif di masyarakat," katanya.

MUI menganggap aliran kepercayaan di luar agama yang diakui pemerintah rawan dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. "Jangan sampai, dimanfaatkan oleh pihak yang punya kepentingan, hal itu jangan sampai terjadi di Kota Malang," ucapnya.

Sementara itu, Wakil Walikota Malang, Sutiaji mengungkapkan saat ini Pemkot Malang telah berkoordinasi dengan Kementrian Dalam Negeri. Kordinasi terkait pengosoangan kolom agama di administrasi kependudukan.

"Terkait dokumen kependudukan semuanya harus sesuai dengan aturan pemerintah pusat. Bagi penghayat kepercayaan, implementasinya masih belum bisa mengosongkan kolom agama tahun ini, kemungkinan tahun 2018 baru bisa ditetapkan," tandas Sutiaji. (luc/kun)

Tag : ktp mui malang

Komentar

?>