Sabtu, 16 Desember 2017

DPRD Surabaya Banyak Kepras Anggaran pada Injury Time RAPBD 2018

Kamis, 30 Nopember 2017 15:24:57 WIB
Reporter : Arif Fajar Ardianto
DPRD Surabaya Banyak Kepras Anggaran pada Injury Time RAPBD 2018
Foto Ilustrasi

Surabaya (beritajatim.com) – Badan Anggaran DPRD Kota Surabaya memangkas sejumlah anggaran beberapa Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Pemerintah Kota. Anggota Banggar, Herlina Harsono Njoto, Rabu (29/11/2017) mengatakan, pengurangan dilakukan berorientasi pada efisiensi anggaran.

Pihaknya memperkirakan dana yang dikurangi tersebut tak terserap hingga Perubahan Anggaran Keuangan. “Rasionalisasi anggaran dilakukan, karena dimungkinkan tak terserap,” terangnya.

Ketua Komisi A ini menyebutkan, beberapa SKPD yang anggarannya dipangkas, meliputi Inspektorat sekitar Rp. 700 juta, Sekretariat DPRD sebesar Rp. 2 M, kemudian Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Rp. 50 M untuk belanja tanah.

“Penguranganmya pada belanja barang dan jasa,” papar Politisi Partai Demokrat.

Sementara itu, anggota banggar lainnya, Vinsensius Awey mengatakan, di Dinas Perhubungan, pengurangan pada anggaran Pembangunan sarana dan prasarana transportasi (tahun jamak) berupa pembangunan gedung parkir intermodal Joyoboyo sekitar 20 M dari alokasi Rp. 143 M.

“Tapi pengurangan itu dialihkan untuk kegiatan lainnya,” paparnya.

Awey mencontohkan, dana pengendalian pencemaran udara dan sumber bergerak dikembalikan seperti tahun lalu menjadi Rp. 2,4 M setelah sempat dikepras menjadi Rp. 1,7 M, Pembinaan keselamatan lalu lintas dari Rp. 1 M dikembalikan menjadi Rp. 1,3 M, kemudian pemeliharaan dan perlengkapan jalan dari Rp. 35 M menjadi Rp. 38 seperti tahun lalu.

“Pengelolaan parkir tempat khusus tahun lalu Rp.5,8 kemudian diusulkan Rp. 4,3 M kita minta dikembalikan seperti semula, itu untuk penambahan biaya pemeliharaan dan operasional gedung, taman, alat parkir elektrik dan sebagainya,” ujarnya

Sedangkan di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang hanya ada pengurangan sebesar Rp. 5 M dari semuila Rp. 10 M untuk pembangunan Sentra PKL. Awey mengungkapkan, semula pembangunan direncanakan 8 lokasi, dikepras menjadi 5 lokasi.

“Karena banyak sentra PKL yang masih eksis tapi kelihatannya tak begitu jalan. Kenapa gak konsentrasi pembenahan untuk menghidupkan yang ini,” paparnya.

Meskipun, 8 lokasi sentra PKL yang direncanakan juga menggunakan kajian, namun Komisi C meminta ada kajian kembali atas keberadaannya.

“Memang ini ranah Dinas koperasi dan UKM, tapi pembangunannya di Cipta Karya,” kata Awey.

Politisi Partai Nasdem ini menambahkan, di Dinas PU dan Pematusan dalam hearing sebelumnya pembahasan terhenti,  karena ada tarik menarik persoalan mengenai pengendalian banjir. Di sisi lain, Dinas terkait juga tak mencantumkan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA).

“Jika tak ada RKA, bagaiman kami bisa mengupas untuk apa saja dari kebutuhan Rp. 1 triliun lebih?,” tanyanya

Ia meminta ada penjelasan konkrit , misalkan pembangunan infrastruktur paving jalan, pembangunan bozem, pembangunan drainase untuk pengendalian banjir lokasinya, termausk pembebasan lahan JLLT dan JLLB.

“Akhirnya karena dikejar waktu gak dibahas,” tandasnya

Vinsensius Awey menegaskan, karena pembahasan belum tuntas sebaiknya RAPBD tak disahkan terlebih dahulu. Tapi, ia juga sangsi apakah semua anggota dewan menyetujuinya. Ia menilai pembahasan RAPBD berlangsung di injury time (mepet), akhir Nopember harus digedok.

“Untuk itu kalau kita minta lagi RKA-nya, waktunya tak memungkinkan,” jelasnya

Menurutnya, apabila pengesahan melebihi bulan Nopember bisa dikenai sanksi, maka anggota dewan dan kepala daerah tak akan menerima gaji selama 6 bulan. [rif/but]

Komentar

?>