Senin, 18 Desember 2017

Soal Rekrutmen Ulang PPS, KPU Sampang Dituding Tak Transparan

Selasa, 21 Nopember 2017 22:26:57 WIB
Reporter : Zamachsari
Soal Rekrutmen Ulang PPS, KPU Sampang Dituding Tak Transparan

Sampang (beritajatim.com) - KPU (Komisi Pemilihan Umum) Sampang kembali diprotes warga yang menamakan Persatuan Kaum Madura (Perkara) terkait tertutupnya publikasi rekrutman ulang PPS di dua desa, Selasa (21/11/2017).

Sebelumnya, KPU Sampang memang menganulir keputusan awal, dengan mengganti 12 panitia pemungutan suara (PPS) yang lulus tes wawancara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Sampang 2018. Penggantian itu dilakukan karena mereka bermasalah atau double job.

Audensi KPU dengan massa berlangsung tertutup di aula kantor KPU Sampang Jalan Diponegoro. Tak satupun awak media diizinkan masuk. Namun, terlihat sepintas tiga komisioner KPUD yakni Addy Imansyah, Miftahur Rozaq dan Syamsul Arifin. Sementara Ketua KPU Sampang tidak terlihat dalam aidensi itu.

Usai rapat tertutup, Ketua Kaum Madura atau Perkara, Husairi mengatakan, pihaknya cukup kecewa dengan hasil seleksi KPUD Sampang, khususnya terkait seleksi PPS. Dia menjelaskan, setidaknya ada dua desa yang disoroti, yakni Desa Taman, Kecamatan Jrengik.

Pasalnya, ada anggota PPS yang tidak ikut tes tulis tapi lulus dalam pengumuman akhir wawancara. Kemudian di Desa Pesarenan, Kecamatan Kedundung, ada dua anggota PPS yang tidak mendaftar tapi lulus dalam pengumuman akhir.

"Kami sangat kecewa dengan penjelasan KPU Sampang, bahwa dua desa tersebut termasuk katagori pengecualian, dengan dalih ada seleksi tahapan normal dan ada juga keadaan tidak normal dan ada regulasi yang membolehkan hal itu," Kata Husairi menirukan penjelasan komisioner KPU Sampang, Selasa (21/11/2017).

Sementara itu, Miftahur Razaq komisioner KPUD Sampang menjelaskan bahwa sejumlah anak muda yang mengatasnamakan Perkara melakukan protes terkait hasil seleksi PPS di dua desa. KPU, manurut Razaq, sudah menjelaskan dan memenui aturan yang ada.

Pertama Desa Taman, awalnya ada 3 calon PPS yang ikut tes tulis, namun karena yang hadir hanya dua, jadi yang ikut tes wawancara dua calon anggota PPS. Sedangkan ketentuan tidak mencapai kuota 3 anggota PPS.

Kemudian Desa Pesarenan, awalnya ada 9 calon PPS, namun yang ikut tahapan tes tulis dan tes wawancara hanya 1 calon. Sedangkan 8 calon PPS tidak ikut. "Dua Desa tersebut termasuk pengecualian tahapan yang tidak normal, sehingga kami melakukan seleksi ulang mengirim surat pada Kepala Desa atau tokoh masyarakat setempat," jelasnya.

Lebih lanjut, Rozaq mengatakan, kondisi dua desa tersebut sudah sesuai peraturan KPU nomor 3 tahun 2015, pasal 37. KPU/KIP Kabupaten/Kota mengangkat anggota PPS berdasarkan usulan Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain dan badan permusyawaratan Desa/Lurah atau sebutan lain. "Bahkan kami sudah berkonsultasi dengan KPU Provinsi Jawa Timur," tandasnya. [sar/suf]

Komentar

?>