Sabtu, 16 Desember 2017

DPRD Surabaya Kecewa Gubernur Jatim, Ini Penyebabnya

Kamis, 16 Nopember 2017 06:16:05 WIB
Reporter : Arif Fajar Ardianto
DPRD Surabaya Kecewa Gubernur Jatim, Ini Penyebabnya

Surabaya (beritajatim.com) - Alotnya bantuan sosial bagi siswa tak mampu SMA dan SMK yang didesakkan Pemkot dan DPRD Surabaya kepada Gubernur Jawa Timur membuat kekecewaan tersendiri. Pasalnya para siswa saat ini sangat membutuhkan bantuan tersebut untuk mengenyam pendidikan.

Kekecewaan tersebut dilontarkan oleh Ketua Komisi D DPRD Surabaya Agustin Poliana. Kepada wartawan Agustin mengaku heran dengan sikap Gubernur Jawa Timur yang terlihat tak mengambil sikap atas desakan tersebut.

Menurut Agustin, kewenangan tersebut ada di tangan Gubernur Jawa Timur sebagai pengambil kebijakan atas pengelolaan siswa SMA dan SMK.

"Persoalan Bansos itu sebenarnya tidak sulit, jika Gubernur mempunyai Good Will maka akan berjalan, karena cukup dengan menggunakan salah satu klausal di UU terkait pelimpahan wewenang dengan cara mengeluarkan Pergub, sehingga Kab/Kota termasuk Surabaya bisa menggunakan APBD untuk membantu siswa tidak mampu," tuturnya.

Kekecewaan atas nasib siswa tak mampu tersebut diungkapkan Agustin dengan berharap agar Pakde Karwo segera tergantikan oleh Saifullah Yususf (Gus Ipul) yang memiliki komitmen untuk memberikan bansos kepada siswa SMA/SMK tak mampu tersebut.

"Saat ini kan Gus Ipul tidak punya wewenang kebijakan soal itu, karena posisinya di Wagub, tetapi jika nanti sudah di posisi Gubernur, maka upaya pelimpahan wewenang untuk Kota Surabaya itu bisa dilaksanakan, untuk itu partai kami bertekat untuk memenangkannya," tegasnya.

Menurut Agustin, sampai saat ini sepertinya Gubernur Jatim masih belum bisa berubah dengan sikap dan pendapatnya, yakni tidak ada niat untuk menggunakan UU tentang pelimpahan wewenang ke daerah tingkat Kab/Kota terkait pengelolaan SMA/SMK.

Dalam hal ini, Agustin menggakui bahwa Pemerintah kota Surabaya tidak bisa berbuat apa-apa jika tak ada gayung bersambut dengan Gubernur Jawa Timur. Apabila hal itu dipaksakan akan berdampak hukum kepada pembuat kebijakan dalam hal ini Walikota Surabaya.

"Bu Wali memang tidak bisa berbuat apa-apa jika program bantuan itu tidak ada acuan dan cantolan aturan yang mendasarinya, maka wajar jika beliau menolak karena beresiko hukum, tetapi resiko itu akan hilang jika Gubernur turun tangan," pungkasnya. [rif/suf]

Komentar

?>