Rabu, 22 Nopember 2017

Target Akhir Tahun: Menhub Tetapkan Master Plan Bandara Jember

Selasa, 14 Nopember 2017 16:40:54 WIB
Reporter : Oryza A. Wirawan
Target Akhir Tahun: Menhub Tetapkan Master Plan Bandara Jember
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jember Okto Haryanto

Jember (beritajatim.com) - Tahun ini, naskah rancangan rencana induk (master plan) pengembangan Bandara Notohadinegoro dikonsultasikan Dinas Perhubungan Kabupten Jember kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Perhubungan.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jember Okto Haryanto mengatakan pengembangan bandara harus memperoleh penetapan dari Kemenhub.

"Masterplan ini sudah tiga kali kami mintakan asistensi ke Kemenhub. Karena pembangunan fisik akan dilaksanakan pada 2018, otomatis kami memiliki target akhir tahun ini harus sudah mendapat penetapan dari kementerian," katanya, Selasa (14/11/2017).

Pemkab Jember perlu mengembangkan landasan pacu (runway). "Saat ini panjang runway kurang lebih 1.750 meter, akan diperpanjang menjadi 2.250 meter. Perpanjangan runway ini membutuhkan tambahan lahan," kata Okto.

Saat ini, luas lahan Bandara Notohadinegoro 120 hektare. Pengembangan bandara membutuhkan tambahan lahan seluas 183,27 hektare.

Rinciannya: 152,87 hektare merupakan lahan PT Perkebunan Nusantara XII dan 30,4 hektare adalah lahan yasan. "Diharapkan pengembangan lahan ini tidak merelokasi pemukiman. Kalau merelokasi pemukiman otomatis kami perlu lahan baru," kata Okto.

Jalan yang masuk ke bandara seharusnya berstatus jalam provinsi. Namun saat itu jalan masuk ke Bandara Notohadinegoro berstatus jalan kabupaten.

"Dengan adanya lalu lintas kendaraan yang padat ke bandara, tentu status jalan ditingkatkan dari kabupaten ke provinsi," kata Okto.

Dishub sudah melayangkan surat ke Kementerian Perhubungan. "Intinya kami minta segera ada pembahasan bersama yang melibatkan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Dirjen Perhubungan Laut, dan Dirjen Perhubungan Darat," kata Okto.

Pembahasan bersama ini membutuhkan syarat berupa surat rekomendasi bupati tentang kesesuaian rencana tata ruang, surat rekomendasi bupati tentang tataran transportasi lokal, dan kesediaan bupati untuk menyediakan lahan pengembangan Bandara Notohadinegoro. "Ini sangat terkait dengan Dinas Cipta Karya, karena terkait pengadaan lahan," kata Okto.

Terakhir, surat rekomendasi gubernur tentang kesesuaian tata ruang wilayah provinsi dan surat rekomendasi gubernur tentang kesesuian tataran transportasi wilayah Jatim.

Bupati sudah menandatangani surat yang menjadi wewenangnya. "Kami sudah sampaikan surat ke gubernur dengan tembusan Kepala Dishub provinsi dan Kepala Bappeda. Kami sudah berkoordinasi. Pada prinsipnya, terkait dengan kepentingan percepatan Bandara Notohadinegoro sesuai intruksi presiden, kami mohon bantuan untuk percepatan agar surat dari gubernur turun," kata Okto. [wir/ted]

Komentar

?>