Kamis, 23 Nopember 2017

Realokasi Rp 125 Miliar dalam APBD Jember Tak Disetujui Bupati

Senin, 13 Nopember 2017 22:03:27 WIB
Reporter : Oryza A. Wirawan
Realokasi Rp 125 Miliar dalam APBD Jember Tak Disetujui Bupati

Jember (beritajatim.com) - Realokasi Rp 125 miliar yang muncul dalam rapat terakhir antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, ditolak Bupati Faida untuk dimasukkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2018 dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Surat nota kesepakatan sudah masuk pada Jumat (10/11/2017). "Isi buku KUA-PPAS sama saja (seperti awal) tidak seperti hasil pembahasan yang disepakati dalam rapat terakhir, yang memutuskan pergeseran anggaran," kata Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi, Senin (13/11/2017).

Dengan kata lain, tidak ada perubahan KUA-PPAS APBD 2018 pasca dibahas bersama. Padahal ada beberapa pos anggaran yang direalokasi, antara lain di Dinas Pendidikan, dari Rp 240 miliar menjadi Rp 265 miliar, di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air, dari Rp 200 miliar menjadi Rp 250 miliar, dan pengurangan anggaran Bagian Umum dari Rp 43,152 miliar menjadi Rp 26,152 miliar.

Khusus untuk Bagian Umum, anggaran Rp 17 miliar yang dikurangi adalah anggaran untuk makan dan minum kegiatan birokrasi untuk kebutuhan lain.

"Saat rapat terakhir, tidak ada yang menolak realokasi ini. Semua anggota Badan Anggaran sepakat. Aklamasi. Pak Sekda (Sekretaris Daerah Mirfano) tidak berpendapat dan kami anggap setuju. Seharusnya bupati mengikuti hasil keputusan itu, karena sudah mendelegasikan kewenangan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah," kata Ayub.

Penolakan Bupati Faida terhadap keputusan realokasi Rp 125 miliar ini membuat DPRD Jember mempersiapkan diri berkonsultasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Dalam Negeri.
"Kami berkirim surat kepada bupati agar mengikutkan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri. Besok kami ke gubernur, dan mungkin Kamis ke Jakarta," kata Ayub.

DPRD Jember siap menerima hasil konsultasi dari Pemprov dan Kemendagri. "Kalau memang hasil konsultasi tersebut menyatakan apa yang dilakukan bupati benar, ya sudah kami lakukan. Kami tanda tangani bersama. Kalau ternyata salah, bupati harus menghormati (hasil konsultasi) itu," kata Ayub.

DPRD Jember tak ingin mengulangi Perubahan APBD 2017. Saat itu, sejumlah hasil pembahasan KUA-PPAS hanya menjadi lampiran karena ditolak bupati masuk dalam nota kesepakatan.

Padahal belakangan, Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur  Himawan Estu Bagijo menyatakan, usulan DPRD Jember tidak boleh jadi lampiran. Muatan APBD harus didasarkan pada pembahasan dan kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif.

"Prinsip, (APBD 2018) harus selesai (berdasarkan) kesepakatan di (tingkat) kabupaten/kota. (Usulan DPRD) itu harus masuk di Rencana APBD ke depan. Kalau tidak masuk dalam RAPBD akan jadi persoalan untuk kami evaluasi," kata Himawan kepada pers, usai acara rapat koordinasi di kantor Badan Perwakilan Wilayah V Kabupaten Jember, Jumat (3/11/2017).

Ayub mengingatkan, bahwa KUA-PPAS APBD dibahas bersama dan disetujui. "Namanya dibahas ya ada yang dikurangi dan digeser (dalam rapat). Lain halnya kalau regulasinya berbunyi 'bupati meminta persetujuan'. Itu tak perlu dibahas," katanya.

"Inti APBD ini di KUA-PPAS. Di komisi-komisi tinggal mengecek, apakah RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) sudah sesuai dengan KUA-PPAS. Kalau tidak, ya tinggal diganti," kata Ayub. [wir/ted]

Komentar

?>