Sabtu, 16 Desember 2017

PNS Sampang Dilarang Jadi Panitia Penyelenggara Pemilu

Senin, 06 Nopember 2017 20:45:23 WIB
Reporter : Zamachsari
PNS Sampang Dilarang Jadi Panitia Penyelenggara Pemilu

Sampang (beritajatim.com) - Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sampang, Madura, resmi mengeluarkan surat edaran yang berisi, tidak akan memberikan izin bagi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan PNS tenaga pendidik untuk menjadi tenaga ad hoc Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Aturan itu berlaku pada Pemilihan Kepala Daerah (Pelkada) tingkat kabupaten dan provinsi tahun 2018. Tujuannya agar tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (KBM).

Bupati Sampang Fadhilah Budiono menegaskan, tidak hanya guru, tetapi semua PNS di semua bidang yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang tidak boleh menjadi penyelenggara Pemilu. Termasuk kepala desa (Kades) dan pihak-pihak lain yang sudah menerima gaji dari pemerintah seperti pendamping program keluarga harapan (PKH).

"Pokoknya yang menerima gaji dobel tidak boleh," tegasnya, Senin (6/11/2017).

Sementara Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang, Syamsul Muarif menjelaskan, kalau aturan di KPU sendiri, PNS boleh mendaftarkan diri untuk menjadi penyelenggara Pemilu dengan syarat mendapatkan izin dari atasannya. Sementara ini baru PNS guru dan tenaga kependidikan yang dilarang berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh Disdik.

Ia mengungkapkan, pihaknya baru menemukan dua guru PNS yang telah mengikuti tes wawancara untuk calon PPK dari Kecamatan Torjun dan Pangarengan, maka secara otomatis dua orang itu gugur karena tidak ada izin dari atasannya. "PNS boleh asal atas izin atasannya," ujarnya.

Syamsul menambahkan, kalau memang seluruh PNS di Sampang dilarang menjadi penyelenggara pemilu, semestinya harus ada surat resmi dari bupati melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) setempat. Saat ini, surat yang diterima oleh KPU baru dari Disdik. [sar/but]

Tag : pemilu

Komentar

?>