Kamis, 23 Nopember 2017

Wawancara Kabiro Hukum Pemprov Jatim Himawan Estu Bagijo

Komunikasi Politik Tersumbat, Penyebab Keterlambatan APBD

Minggu, 05 Nopember 2017 15:34:48 WIB
Reporter : Oryza A. Wirawan
Komunikasi Politik Tersumbat, Penyebab Keterlambatan APBD

Jember (beritajatim.com) - Kabupaten Jember menghadapi persoalan penganggaran dan pelaksanaan APBD 2017. Selain terlambat membahas dan mengesahkan APBD 2017, pelaksanaan APBD pun tak berjalan maksimal.

Kabupaten Jember menduduki peringkat kedua rasio dana daerah Pemerintah Kabupaten Jember yang disimpan di bank, sehingga Bupati Faida mendapat teguran langsung secara terbuka dari Presiden Joko Widodo, dalam acara pengarahan Presiden Republik Indonesia kepada para gubernur, bupati, dan walikota seluruh Indonesia di Istana Negara, Selasa (24/10/2017).

Bagaimana Pemerintah Provinsi Jawa Timur menanggapi persoalan-persoalan tersebut? Berikut wawancara singkat dengan Kepala Biro Hukum Pemprov Jatim Himawan Estu Bagijo, saat berkunjung ke Kabupaten Jember, Jumat (3/11/2017) kemarin.

Wartawan: Pak, ada berapa kabupaten yang tahun lalu terlambat membahas APBD 2017?

Himawan: Kalau kemarin Batu, Jember, Sumenep, Bangkalan.

Wartawan: Dari hasil evaluasi pemprov, apa penyebabnya?

Himawan: Problemnya adalah problem relasi, komunikasi antara eksekutif dan legislatif yang kurang harmonis.

Wartawan: Kemarin Pak Jokowi memberikan teguran. Sebagai perwakilan pemerintah pusat, gubernur sudah melakukan apa kok tiba-tiba muncul teguran dari Pak Jokowi untuk Jember?

Himawan: Seingat saya, bupati Jember sudah pernah diingatkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Beberapa hal misalnya pengambilan keputusan yang tidak tepat sesuai aturan. Kemudian ada beberapa pengangkatan jabatan yang tidak tepat sudah diingatkan. Semua yang kami lakukan di provinsi sudah dilaporkan ke pemerintah pusat, karena (teguran) itu tidak murni menjadi kewenangan gubernur. (Gubernur) itu wakil pemerintah pusat. Kalau kemudian pemerintah pusat memberikan teguran, itu sudah menjadi kewenangannya dan sah-sah saja dilakukan/

Wartawan: Sudah berapa kali teguran Pemerintah Provinsi Jatim yang diberikan kepada Bupati Jember?

Himawan: Seingat saya formal sekali. Tapi lisan saya kira beberapa kali disampaikan Pak Gubernur untuk mengingatkan. Prinsipnya, kepemerintahan itu harus menyelenggarakan pemerintahan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan. Khususnya dalam rangka serapan anggaran. Jangan lupa meskipun anggaran pemda itu kecil, tapi anggaran pemda itu menjadi seperti garam dalam masakan atau seperti mengangkat beban yang jadi pengungkit yang kuat. Kalau anggaran tidak jalan, kegiatan ekonomi di daerah macet.

Wartawan: Apa yang dilakukan Pemprov Jatim untuk memacu serapan APBD di Jember?

Himawan: Saya kira kami mendorong semua Organisasi Perangkat Daerah cepat melakukan serapan. Kedua, yang paling penting adalah Ibu Bupati segera mengambil keputusan-keputusan yang belum dilakukan menjelang berakhirnya tahun anggaran, agar segera dieksekusi.

Wartawan: Baru sekitar 54 persen lo Pak serapan APBD-nya (per tanggal 25 Oktober 2017).

Himawan: Mudah-mudahan masih ada waktu. [wir/suf]

Komentar

?>