Kamis, 23 Nopember 2017

Usulan DPRD Tak Boleh Jadi Lampiran APBD Jember 2018

Jum'at, 03 Nopember 2017 22:48:46 WIB
Reporter : Oryza A. Wirawan
Usulan DPRD Tak Boleh Jadi Lampiran APBD Jember 2018
Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur Himawan Estu Bagijo

Jember (beritajatim.com) - Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur  Himawan Estu Bagijo menyatakan, usulan DPRD Jember dalam pembahasan APBD 2018 tidak boleh jadi lampiran. Muatan APBD harus didasarkan pada pembahasan dan kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif.

"Prinsip, (APBD 2018) harus selesai (berdasarkan) kesepakatan di (tingkat) kabupaten/kota. (Usulan DPRD) itu harus masuk di Rencana APBD ke depan. Kalau tidak masuk dalam RAPBD akan jadi persoalan untuk kami evaluasi," kata Himawan, usai acara rapat koordinasi di kantor Badan Perwakilan Wilayah V Kabupaten Jember, Jumat (3/11/2017).

"Kalau itu menjadi lampiran, pertanyaannya: apakah itu akan menjadi bagian dari penganggaran ke depan. Sampai hari ini tidak ada (hukum yang mengatur) RAPBD dilampiri seperti itu. Itu di dalam semua, karena itu harus menjadi keputusan yang satu," kata Himawan.

Keputusan dan usulan DPRD Jember pernah hanya dijadikan lampiran dalam Perubahan APBD 2017, menyusul penolakan Bupati Faida untuk memasukkannya dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Jika kemudian hal itu terulang dalam APBD 2018, Himawan akan mencoba mengevaluasi ulang.

"Prinsipnya antara program kegiatan dan anggaran harus sinergi. Kedua, kalau program menjadi lampiran, pertanyaannya apakah ini akan dibiayai di anggaran 2018. Kita belum tahu apakah ini akan dieksekusi. Pertanyaannya apakah ini akan dilaksanakan atau tidak, karena itu kan harus dievaluasi pelaksanaannya," kata Himawan. [wir/suf]

Komentar

?>