Kamis, 23 Nopember 2017

Pemprov Jatim Waspadai Pembahasan APBD Jember 2018

Jum'at, 03 Nopember 2017 22:21:38 WIB
Reporter : Oryza A. Wirawan
 Pemprov Jatim Waspadai Pembahasan APBD Jember 2018
Kepala Biro Hukum Pemprov Jatim Himawan Estu Bagijo

Jember (beritajatim.com) - Gubernur Jawa Timur Soekarwo sudah melayangkan surat kepada seluruh pemerintah kabupaten dan kota agar menyelesaikan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 paling lambat 30 November 2017.

"Keterlambatan tahun ini akan ada sanksi. Sanksi itu diserahkan kepada pemerintah pusat. Ada potensi beberapa daerah yang kami waspadai. Tahun lalu (pengesahan APBD) Jember terlambat. Kami harap tahun ini Jember tidak terlambat. Kan sudah mulai ada sinergi yang bagus antara DPRD dengan bupatinya," kata Kepala Biro Hukum Pemprov Jatim Himawan Estu Bagijo, usai acara rapat koordinasi di kantor Badan Perwakilan Wilayah V Kabupaten Jember, Jumat (3/11/2017).

Saat ini, pembahasan APBD Jember 2018 memasuki tahap pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS). DPRD Jember kini tinggal menanti persetujuan Bupati Faida terhadap realokasi anggaran sebesar Rp 125 miliar dalam APBD 2018, salah satunya untuk kepentingan penambahan gaji guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap. "Kami sekarang menunggu saja," kata Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi.

Ayub bersyukur Badan Anggaran DPRD Jember, Jawa Timur, secara aklamasi sudah menyepakati realokasi Rp 125 miliar belanja langsung sebagai dokumen Kebijakan Umum Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2018. Tidak ada bantahan dari Tim Anggaran Pemkab Jember yang diketuai Mirfano terhadap realokasi tersebut dalam rapat pembahasan di gedung parlemen, Rabu (1/11/2017) lalu.

"Eksekutif tidak menyangkal atau memberikan komentar apapun. Ini tandanya setuju. Dalam sebuah rapat kan begitu. Suara (Badan Anggaran DPRD Jember) bulat. Tidak ada fraksi pengusung dan pendukung, semua menjadi fraksi Badan Anggaran, semua setuju tanpa ada perbedaan atas perubahan-perubahan yang diusulkan," kata Ayub.

Dengan realokasi tersebut, menurut Ayub, struktur APBD Jember 2018 benar-benar untuk kepentingan masyarakat. "Anggaran untuk sektor pertanian dan infrastruktur. Itu linier dengan program pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Ini untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat," katanya.

"(Keputusan realokasi) ini bukan resume. Tapi keputusan Badan Anggaran dan Tim Anggaran. Kalau tadi Tim Anggaran tidak setuju, seharusnya menyampaikan. Kalau diam saja, tidak memberi pendapat, ya kami anggap setuju. Tugas kami sekarang menunggu perubahan dalam buku KUA-PPAS APBD 2018 sesuai dengan keputusan ini. Kalau sudah, kita tinggal melakukan penandatanganan bersama," kata Ayub.

Bagaimana kalau Bupati Faida tidak setuju? "Saya tidak berandai-andai, karena belum dilakukan. Politik dalam detik-detik terakhir bisa berubah. Kita doakan saja bupati bisa sama dengan DPRD. Toh kepentingannya demi masyarakat. Semua kita arahkan untuk masyarakat. Ini bukti tidak ada hidden agenda," kata Ayub. [wir/ted]

Komentar

?>