Kamis, 23 Nopember 2017

Polresta Kediri Mulai Awasi Penggunaan Dana Desa

Jum'at, 03 Nopember 2017 08:59:52 WIB
Reporter : Nanang Masyhari
Polresta Kediri Mulai Awasi Penggunaan Dana Desa

Kediri (beritajatim.com) - Polresta Kediri akan ikut memantau penyaluran dana desa. Sebab penyaluran dana desa di lima wilayah kecamatan di Kabupaten Kediri ini rawan bermasalah. Masing-masing adalah, Kecamatan Mojo, Semen, Banyakan, Grogol dan Tarokan.

Lima kecamatan ini secara administrasi dibawah koordinasi Pemerintah Kabupaten Kediri. Namun, dari segi penanganan masalah hukum masuk wilayah kerja Polresta Kediri. Lima polsek di daerah ini kategori polsek rural dan sudah lepas dari 'Polres Kediri' bersamaan dengan penghapusan Polwil Kediri.

"Sudah ada MoU antara Mendagri, Menteri Desa dan Kapolri. Sudah diinstruksikan kepada semua jajaran Polda dan diteruskan kepada Polres hingga Polsek," kata Kapolresta Kediri AKBP Anthon Haryadi di Markas Polresta Kediri, Jumat (3/11/2017).

Kapolresta menjelaskan, pada tahap pertama, pihaknya telah malakukan rapat internal dengan Polres Kediri dan Pemerintah Kabupaten Kediri. Rapat digelar sebagai tindak lanjut dari kesepakatan di dalam MoU Kapolri tersebut.

"Pinsipnya melaksanakan transpransi penggunaan dana desa. Pengajuan rencana  dana desa itu akan kita pampang secara transapran di setiap balai desa, agar masyarakat bisa melihat, dana apa saja yang sudah digunakan, berapa persen. Sehingga warga juga bisa menjadi pengawas," jelasnya.

Babinkamtibmas di setiap desa akan dijadikan ujung tombak dalam pengawasan tersebut. Karena itu pihaknya akan menginstruksi seluruh jajaran Polsek untuk menerjunkan anggotanya, khususnya bhabinkamtibmas di setiap desa agar ikut mengawasi penyaluran dana desa.

"Teknisnya, kami akan memanfaatkan Bhabinkamtimas, sehingga mempunyai kewajiban tambahan yaitu, melakukan pengawasan dan pendampingan terkait dengan dana desa. Target kita adalah penggunaan dana desa tidak ada penyimpangan," tambahnya.

Tetapi apabila dalam praktek pengawasan nantinya ditemukan adanya penyimpangan, maka pihaknya tidak akan segan-segan untuk menindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Polresta bisa menggunakan hak dan tanggung jawabnya untuk melakukan lidik dan sidik. Sementara untuk proses penangan perkaranya sendiri, akan ditentukan sesuai dengan bobot kesalahan pelaku.

"Kita sifatnya bukan hanya mendampingi saja, tapi akan ikut mengawasi laju perputaran dana tersebut. Karena disana ada peluang untuk disalah gunakan demi kepentingan oknum tertentu," jelas Anthon.

Menurutnya dana desa itu untuk kepentingan masyarakat desa secara keseluruhan. Dia meminta Babinkamtibmas bertugas untuk memberikan masukan-masukan dan menjaring informasi dari masyarakat, jika ada penyalahgunaan dana desa. Kapolres minta pelaporan terhadap hasil pengawasan itu dilakukan setiap hari.

"Pelaporan kegiatan bhabinkamtibmas terkait dana desa ada laporan hariannya. Kemudian ada laporan tertentu setiap satu minggu sekali," ucapnya.

Polresta akan mengerahkan seluruh bhabinkamtibmas di lima polsek tersebut. Ada total 60 bhabinkamtibmas. Mereka disebar pada tiap tiap desa. Sementara untuk wilayah administrasi Pemerintah Kota Kediri yaitu tiga Polsek urban tidak dilakukan pengawasan sama. Sebab di Kota Kediri sudah tidak ada lagi administrasi desa, melainkan berbentuk kelurahan yang kini setara dengan SKPD.

Untuk menunjang kinerja bhabinkamtibmas ini, kata Kapolresta, pihaknya akan memberikan ilmu tentang penganggaran dan seluk-beluk tentang dana desa petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Saat ini pihaknya sudah melakukan tahap sosialisasi awal kepada seluruh bhabinkamtibmas yang dimiliki.

"Bagaimana prosedur ataupun cara kerja penggunaan anggaran tersebut, kita sampaikan ke Bhabinkamtibmas. Kemudian kita berikan pengarahan lagi. Pasti akan kita bekali tentang ilmu anggaran supaya mereka tahu," ungkapnya.

Masih kata Kapolresta, pengawasan baru bisa dilaksanakan secara optimal mulai awal tahun 2018 mendatang. Kendati demikian, sejak akhir tahun ini, polisi sudah mulai terjun ke masing masing desa untuk memberikan sosialisasi mengenai pemasangan papan pengumuman penggunaan dana desa. Setiap desa wajib memasang pemanfaatan dana desa agar diketahui masyarakat.

Saat sekarang ini, distribusi dana desa telah dikucurkan pemerintah untuk pereode kedua di tahun 2017.  Dana yang bersumber dari APBN, setelah pengesahan UU Desa ini nilainya cukup fantastik, karena satu desa bisa mendapat alokasi antara Rp 800 juta hingga Rp 1 miliar.

Karena saking besarnya dana yang diterima tiap desa, maka justru kerap menjadi persoalan, karena adanya oknum tertentu yang menyalahgunaan dana desa. Beberapa kepala desa bahkan tersandung persoalan hukum. Untuk itu, kepolisian diterjunkan untuk mendampingi dan mengawasi. [nng/suf]

Tag : dana desa

Komentar

?>