Kamis, 23 Nopember 2017

Rincian Realokasi APBD Jember 2018, Salah Satunya untuk Gaji Guru Honorer

Kamis, 02 Nopember 2017 20:07:48 WIB
Reporter : Oryza A. Wirawan
Rincian Realokasi APBD Jember 2018, Salah Satunya untuk Gaji Guru Honorer

Jember (beritajatim.com) - Badan Anggaran DPRD Jember, Jawa Timur, secara aklamasi sudah menyepakati realokasi Rp 125 miliar belanja langsung sebagai dokumen Kebijakan Umum Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2018. Tidak ada bantahan dari Tim Anggaran Pemkab Jember yang diketuai Mirfano terhadap realokasi tersebut.

Aklamasi itu dicapai dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum APBD 2018 yang diikuti Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Kabupayen, di gedung parlemen, Rabu (1/11/2017). Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Jember Thoif Zamroni.

Dalam realokasi tersebut, ada sejumlah anggaran di organisasi perangkat daerah (OPD) yang ditambah maupun dikurangi dari total asumsi belanja langsung Rp 1,805 triliun. OPD yang mendapat tambahan adalah:

1. Dinas Pendidikan, dari Rp 240 miliar menjadi Rp 265 miliar.
Tambahan anggaran Rp 25 miliar ini diperuntukkan penambahan gaji pegawai tidak tetap (PTT) dan guru tidak tetap (GTT).

2. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air, dari Rp 200 miliar menjadi Rp 250 miliar. Dengan tambahan ini, maka anggaran dinas tersebut sama dengan APBD 2017. "Jadi Pemkab bisa mengalokasikan anggaran untuk pembangunan jalan," kata Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi.

3. Satuan Polisi Pamong Praja, dari Rp 5,613 miliar menjadi Rp 10,613 miliar.
"Polisi pamong praja ini tugasnya berat, tapi ngenes. Ini saya tahu sendiri: pada saat berjaga, polisi pamong praja dan petugas Dinas Perhubungan, konsumsi nasi kotaknya berbeda, menunya tidak sama. Duduknya sama. Yang satu memakan menu seharga Rp 15 ribu, yang satunya memakan konsumsi dengan harga hampir Rp 25 ribu. Padahal kerjanya sama dan sama-sama aparat, melayani masyarakat. Kami tambah Rp 5 miliar, peruntukannya terserah pembahasan di komisi," kata Ayub.

4. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, dari Rp 4,302 miliar menjadi Rp 6,302 miliar.
"Kami tambah Rp 2 miliar, karena penting. Bupati dalam paparannya menyatakan bagaimana Jember ini menjadi kota ramah anak. Tapi di sisi lain, anggaran seperti ini. Akhirnya, kami (DPRD) yang menambahi, karena kemarin di depan Wantannas (Dewan Ketahanan Nasional), bupati ngomong seperti itu. DPRD kan juga salah satu unsur pemerintahan," kata Ayub.

5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dari Rp 14,363 miliar menjadi Rp 17,363 miliar.
"Kami tambahi Rp 3 miliar karena penting, bagaimana pemberdayaan masyarakat dan desa. Mungkin ini bisa untuk pendampingan terhadap pemerintah desa," kata Ayub.

6. Dinas Perhubungan, dari Rp 38,102 miliar menjadi Rp 45,102 miliar.
"Tambahan Rp 7 miliar untuk kepentingan (pengembangan) bandara. Bupati selalu gembar-gembor agar bandara ditingkatkan. Persiapannya kami dukung. Tidak tahu bagaimana (peruntukan anggaran) modelnya, nanti diformulasikan Dishub, komisi, Tim Anggaran, dan Badan Anggaran," kata Ayub.

7. Dinas koperasi dan Usaha Mikro, dari Rp 6,473 miliar menjadi Rp 10,373 miliar.
"Ini (koperasi) soko guru ekonomi. Dulu kalau saya membahas anggaran, anggaran yang saya tambahi lebih dulu selalu Dinas Koperasi. Koperasi harus hidup. Kemarin ada demo besar-besaran, karena masyarakat tercekik rentenir. Seharusnya pemerintah muncul, bagaimana menghidupi koperasi. Laporan kemarin ada berapa koperasi yang mati," kata Ayub.

8. Dinas Perikanan, dari Rp 5,3 miliar menjadi Rp 10,3 miliar.
"Ini penting, karena terkait ketahanan pangan. Bagaimana pemberdayaan nelayan dan budidaya perikanan air tawar," kata Ayub.

9. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, dari Rp 12 miliar menjadi Rp 25 miliar.

10. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, dari Rp 7,003 miliar menjadi Rp 10,003 miliar.
Ayub meminta agar pemerintah daerah tidak takut untuk mengembangkan sektor peternakan. "Jangan takut karena ada masalah (hukum) hibah bansos peternakan. Kalau memang ada yang salah, ya dihukum saja. Jangan memolitisasi urusan bantuan sosial, sehingga seakan-akan program itu jelek. Program yang baik harus tetap dilaksanakan," katanya.

11. Bagian Hukum, dari Rp 1,996 miliar menjadi Rp 2,996 miliar.
"Anggaran ini untuk sosialisasi kepada masyarakat terkait produk-produk hukum yang telah dibahas bersama dan disetujui, supaya masyarakat paham," kata Ayub.

12. Bagian Perekonomian, dari Rp 3,653 miliar menjadi Rp 5,653 miliar.

13. Seluruh pemerintah kecamatan sebanyak 31 organisasi perangkat daerah mendapat tambahan anggaran masing-masing Rp 100 juta. Jadi total anggaran untuk pemerintah kecamatan sebesar Rp 3,1 miliar. "Kasihan camat-camat. Mereka datang ke desa, masih kalah hebat dibanding kepala desa. Berapa anggaran (yang dikelola) kepala desa," kata Ayub.

14. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dari Rp 4,928 miliar menjadi Rp 6,928 miliar.
"Ini saat-saat rawan. Jember adalah salah satu daerah rawan bencana, baik tanah longsor, banjir, maupun Tsunami. Butuh anggaran, sehingga kami tambah Rp 2 miliar, agar BPBD bisa melaksanakan program," kata Ayub.

Sementara itu, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang mendapat jatah pengurangan anggaran sebagai dampak dari penambahan sejumlah OPD di atas adalah:

1. Dinas Kesehatan, dari Rp 469,996 miliar menjadi Rp 444,996 miliar (berkurang Rp 25 miliar)
2. Dinas Cipta Karya, dari 133,949 miliar menjadi Rp 100,949 miliar (berkurang Rp 33 miliar)
3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dari Rp 133 miliar menjadi Rp 83 miliar (berkurang Rp 50 miliar).
4. Bagian Umum, dari Rp 43,152 miliar menjadi Rp 26,152 miliar (berkurang Rp 17 miliar).

Khusus untuk Bagian Umum, anggaran yang dikurangi adalah anggaran untuk makan dan minum kegiatan birokrasi. "Anggaran Bagian Umum ini spektakuler, dari Rp 43 miliar, yang terbesar makanan dan minuman yakni Rp 17 miliar. Kami buka dokumen APBD sebelumnya, ternyata anggaran makanan minuman di Bagian Umum rata-rata Rp 2 miliar. Oleh sebab itu, Rp 17 miliar kami drop," kata Ayub. [wir/ted]   

Komentar

?>