Kamis, 23 Nopember 2017

Ini Aturan Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Malang

Kamis, 26 Oktober 2017 11:59:58 WIB
Reporter : Brama Yoga Kiswara
Ini Aturan Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Malang

Malang (beritajatim.com) - Teknis penandatanganan tentang pencegahan pengawasan dan penanganan permasalahan Dana Desa (DD), antara Polres Malang dan Pemerintah Kabupaten Malang, digelar Kamis (26/10/2017) siang ini.

Bertempat di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Malang, Jalan Raya Panji, Kepanjen, penandatangan atau MoU itu sebagai tindak lanjut dari Instruksi Kapolri, Mendagri dan Menteri Desa PDTT No B/82/X/ Tanggal 20 Oktober 2017.

Hadir dalam MoU tersebut Bupati Malang Rendra Kresna dan pejabat setempat. Serta, penandatanganan dilanjutkan pengarahan teknis penggunaan DD, juga diikuti langsung 361 Bhabinkamtibmas, 30 Kapolsek, 30 Camat dan 361 Kades se Kabupaten Malang.

“Setelah penandatangan ini, kita lanjutkan dengan pemberiaan materi dan Teknis Pencegahan Pengawasan & Penanganan Permasalahan DD di Kabupaten Malang,” terang Kapolres Malang AKBP Yade Setiawan Ujung.

Menurutnya, setelah acara MoU, para Kapolsek, Camat, Bhabinkamtibmas dan Seluruh Kepala Desa diberikan pengarahan teknis tentang beberapa aturan penggunaan DD. Aturan penggunaan dana desa sendiri sudah tertuang dalam UU No 6/2014 Tentang Desa.

Lalu juga tertera pada UU No 23/2014 Tentang Pemda, PP No 43/2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa, PP No 60/2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari APBN, Permendagri No 113/2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Permendagri No 114/2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, Permendes PDTT No 1/2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hal Asal Usul & Kewenangan Lokal Berskala Desa. Pemakaiab dana desa juga tercantum dalam Permendes PDTT No 2/2015 Tentang Pedoman Tata Tertib & Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

PMK No 247/7/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian Penyaluran Penggunaan Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. Dan juga Perbup Malang No 37/2017 Tentang Besaran dan Sasaran Prioritas DD. (yog/kun)

Berikut Kesepakatan Pelaksanaan Kerjasama antara Polres Malang dab Pemkab Malang dalam Pelaksanaan Pencegahan Pengawasan dab Penanganan Permasalahan DD:

1.
Sejak penyusunan Rancangan APBDes Kades sudah melibatkan Bhabinkamtibmas dan Tomas dalam wadah Musyawarah Desa agar tidak keluar dari tujuan utama yaitu Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

2. Setelah Rancangan APBDes menjadi Perdes APBDes Kades menyampaikan kepada Camat dan Bhabinkamtibmas serta dipublikasikan kepada masyarakat di ruang publik dan dapat diakses oleh masyarakat umum.

3.
Setiap Kades WAJIB mengumumkan Rencana Penggunaan DD yang dalam bentuk Rencana Anggaran Biaya dalam bentuk Banner besar yang dapat dilihat oleh masyarakat umum sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.

4. Bhabinkamtibmas dapat mengingatkan dan memberikan saran kepada Kades apabila rencana penggunaan anggaran DD tidak sesuai atau sejalan dengan tujuan dalam RAB APBDes.

5. Bhabinkamtibmas dapat mengingatkan dan memberikan saran kepada Kades apabila Rencana Penggunaan DD tidak dilaksanakan atau melenceng atau diselewengkan dari yang sudah direncanakan dalam RAB.

6. Laporan Temuan Bhabinkamtibmas disampaikan kepada Kapolsek dan Kasatbinmas yang selanjutnya berkoordinasi dengan Kasat Reskrim.

7. Atas Laporan Temuan tersebut Kasat Reskrim berkoordinasi dengan Inspektorat Daerah untuk diberi kesempatan dilakukan audit pemeriksaan secara internal.

8. Inspektorat Daerah melakukan pemeriksaan kepada Pemerintah Desa dan memberikan rekomendasi tindak lanjut.

9. Apabila paling lama 10 hari Pemerintah Desa tidak mengindahkan dan menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah maka Inspektorat Daerah melaporkan kepada Polres Malang untuk selanjutnya dilaksanakan upaya penegakan hukum.

10. Ke depan akan rutin dilaksanakan bimbingan teknis terkait aturan penggunaan dan pertanggungjawaban DD oleh Polres Malang dan Pemkab Malang.

Berita Terkait

    Komentar

    ?>