Selasa, 21 Nopember 2017

AJI Diskusi Open Data in Bojonegoro and East Java

Minggu, 22 Oktober 2017 03:45:20 WIB
Reporter : Tulus Adarrma
AJI Diskusi Open Data in Bojonegoro and East Java

Bojonegoro (beritajatim.com) - Sejak kepemimpinan Bupati Suyoto, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro semangat pembangunannya menggunakan asas keterbukaan. Sistem keterbukaan itu dibangun sejak tahun 2008. Bahkan Bojonegoro kemudian menjadi pilot project Open Government Partnership (OGP).

Salah satunya dengan menggunakan metode Dialog Publik yang digelar setiap hari jumat. Dalam dialog tersebut seluruh aspirasi masyarakat bisa disampaikan langsung kepada Bupati maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Aspirasi dari masyarakat tersebut kemudian digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam pembangunan.

Namun, dalam perjalanannya, sistem keterbukaan informasi publik tersebut tidak bisa jika informasi yang diberikan hanya sebatas "di dalam etalase". Sebab, sistem pembangunan menggunakan OGP ini seharusnya lebih humanis dan bisa melibatkan semua pihak.

"Pembangunan OGP ini harus bisa melibatkan semua pihak," ujar Direktur Bojonegoro Institute (BI) Aw Syaifullah Huda, Sabtu (21/10/2017).

Dalam diskusi yang dilakukan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bojonegoro yang bertema discussion on the result of investigation report "Open Data in Bojonegoro and East Java" bersama dengan sejumlah jurnalis itu Aw menjelaskan, pembangunan yang dilakukan secara terbuka seharusnya bisa menjadi cara dan tujuan supaya pembangunan lebih humanis dan semua bisa terlibat.

Sementara itu, Pemred Terakota.id, Eko Widianto mengungkapkan, seharusnya pemerintahan saat ini harus terbuka dalam menjalankan sistem pemerintahannya. Sebab, meskipun sudah ada UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP), namun masih banyak pemerintah kabupaten yang tertutup dalam pelayanan data. 

"Jika pemerintah masih tertutup terhadap data umum, bisa di PTUN-kan, agar menjadi sock terapy bagi pemerintah yang lebih terbuka. Hal itu juga karena sudah diatur dalam Undang-undang," ujarnya.

Menurutnya, data terbuka tersebut bisa digunakan sebagai bahan riset jurnalis dalam melakukan sebuah peliputan. Namun, hambatan yang dihadapi dalam mencari data, masih tertutupnya instansi terkait persoalan yang ada. Seperti yang dilakukannya saat melakukan peliputan tentang penderita malaria yang ada di Kabupaten Malang.

"Sulitnya mencari data ini bertolak dengan UU KIP yang harusnya semua OPD mengunggah data dan dokumen di situs pemerintah, juga diumumkan berkala dan informasi tersedia setiap saat," terangnya. [lus/but]

Tag : aji

Berita Terkait

    Komentar

    ?>