Sabtu, 18 Nopember 2017

216.140 Warga Sumenep di Bawah Garis Kemiskinan

Kamis, 19 Oktober 2017 10:40:50 WIB
Reporter : Temmy P.
216.140 Warga Sumenep di Bawah Garis Kemiskinan

Sumenep (beritajatim.com) - Sebanyak 216.140 warga Sumenep berada di bawah garis kemiskinan. Angka tersebut sesuai data di Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten setempat.

"Data tersebut merupakan data tahun 2016. Jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan sebesar 20, 9 persen dari total penduduk 1 juta 76 ribu jiwa," kata Kepala BPS Sumenep, Syaiful Rahman, Kamis (19/10/2017).

Ia memaparkan, angka tersebut telah menurun dibanding tahun 2015 yang mencapai 216.880 atau 20,1 persen dari total jumlah penduduk.

"Dalam beberapa tahun terakhir ini, jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan trend nya memang mengalami penurunan. Tahun 2015 juga turun dibanding 2014, dari 20,49 persen menjadi 20, 2 persen. Kemudian tahun 2016 turun kembali menjadi 20,09 persen," ujarnya.

Sedangkan di tahun 2017, menurut Syaiful, juga ada indikasi kembali menurun. Penurunan persentase angka kemiskinan itu dilihat dari program pemerintah yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan cukup berhasil.

"Tapi penurunannya memang tidak terlalu signifikan. Tidak sampai 1 persen per tahun," ungkapnya.

Kabupaten Sumenep terdiri dari 27 kecamatan. 9 kecamatan diantaranya merupakan kecamatan kepulauan. Warga yang berada di bawah garis kemiskinan tersebut tersebar di seluruh kecamatan, baik wilayah daratan maupun kepulauan, dengan tingkat pendapatan per bulan di bawah Rp 301.781.

Sementara Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep, Yayak Nurwahyudi menjelaskan, dengan jumlah penduduk di atas 1 juta jiwa, bukan hal yang mudah bagi pemerintah daerah untuk mengentaskan kemiskinan.

Namun demikian, pemerintah daerah akan terus berupaya menekan angka kemiskinan melalui dua pendekatan, yakni pemenuhan makanan dan non makanan. Pendekatan makanan dilakukan dengan meningkatkan program produksi pertanian, perkebunan, dan perikanan.

"Sedangkan pendekatan non makanan berupa layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, kemudian infrastruktur dasar seperti program sanitasi dan air bersih," terangnya. (tem/kun)

Komentar

?>