Selasa, 24 Oktober 2017

PP Era Jokowi Perluas Kesempatan DPRD Jember Serap Aspirasi

Jum'at, 13 Oktober 2017 20:46:40 WIB
Reporter : Oryza A. Wirawan
PP Era Jokowi Perluas Kesempatan DPRD Jember Serap Aspirasi
Bupati Jember, Faida

Jember (beritajatim.com) - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo memperluas kesempatan DPRD Kabupaten Jember untuk menyerap aspirasi kepada konstituen, karena ada alokasi dana reses dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Sebelum adanya PP tersebut, tidak pernah ada alokasi dana reses dalam APBD Jember untuk legislator. "Setelah ada PP Nomor 18 dan itu diatur, ini untuk serap aspirasi masyarakat dan konstituen kami," kata Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi, dalam sidang paripurna pengesahan Perubahan APBD Kabupaten Jember 2017, di gedung parlemen, Jumat (13/10/2017).

Selain itu, PP tersebut menambah alokasi dana untuk menunjang kinerja parlemen daerah di seluruh Indonesia. "Tunjangan transportasi diatur dalam PP itu. Oleh sebab itu, kendaraan dinas anggota DPRD di seluruh Indonesia dikembalikan," kata Ayub.

Bupati Faida membenarkan jika ada peningkatan alokasi anggaran DPRD Jember dalam Perubahan APBD 2017. Perubahan APBD ini sendiri secara umum telah disesuaikan dengan arah kebijakan pokok pembangunan Kabupaten Jember yang telah menjadi skala prioritas dan telah dibahas bersama antara Badan Anggaran legislatif dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. "Rancangan Perubahan APBD 2017 selaras dengan tuntutan dan perkembangan di masyarakat," katanya.

Anggaran untuk DPRD Jember dalam Perubahan APBD 2017 sesuai dengan peraturan pemerintah tersebut dialokasikan sebesar Rp 19,57 miliar. Alokasi anggaran kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD naik Rp 1,3 miliar. "Penambahan anggaran tersebut antara lain berkaitan dengan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakytat Daerah. Nantinya setiap anggota DPRD memperoleh tambahan paling sedikit Rp 7,7 juta yang akan dirapel pada bulan September 2017," kata Faida.  

Gaji dan tunjangan DPRD Jember dialokasikan sebesar Rp 5,7 miliar yang terdiri dari berbagai komponen. "Untuk tunjangan penghasilan ada kenaikan sebesar Rp 506 ribu, untuk iuran kesehatan ada kenaikan Rp 2,6 juta," kata Faida.

Tunjangan reses dianggarkan sebesar Rp 1,47 miliar dan tunjangan transportasi dialokasikan Rp 4,278 miliar. Biaya penerimaan lainnya untuk pimpinan dan anggota DPRD berupa belanja penunjang komunikasi intensif sebesar Rp 3,7 miliar naik menjadi Rp 6,3 miliar. Anggaran rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang melekat di Sekretariat DPRD Jember semula dianggarkan Rp 5,2 miliar, naik menjadi Rp 15,2 miliar. [wir/ted]

Komentar

?>