Selasa, 21 Nopember 2017

Inspektorat Jatim Jadikan Madura 'Pilot Project' Cegah Korupsi di Desa

Rabu, 04 Oktober 2017 11:53:43 WIB
Reporter : Rahardi Soekarno J.
Inspektorat Jatim Jadikan Madura 'Pilot Project' Cegah Korupsi di Desa
Nurwiyatno Inspektorat Pemprov Jatim

Surabaya (beritajatim.com) - Inspektorat Provinsi Jatim bekerjasama dengan Pemkab Bangkalan (Inspektorat serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) melaksanakan program inovasi bernama 'Kawal Desa Melalui Pengawasan' (Kades Lawas).

Yakni, melalui pembukaan klinik konsultasi pengelolaan bantuan keuangan desa pada Kabupaten Bangkalan di kantor Kecamatan Bangkalan.

Langkah ini menjadikan Madura sebagai pilot project atau proyek percontohan bagi kabupaten/kota di Jatim lainnya. Bahkan, secara nasional ini kali pertama dilaksanakan.

"Praktik klinik konsultasi di Bangkalan akan dibuka mulai saat ini, pada 4-6 Oktober 2016 di kantor Kecamatan Tanah Merah. Silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya," jelas Inspektur Provinsi Jatim Nurwiyatno kepada wartawan di Pendopo Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Rabu (4/10/2017).

Hal ini sesuai pasal 112 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang  Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa,  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/1281/A.1/IJ tentang Pedoman Pengawasan Dana Desa serta dengan pertimbangan banyaknya permasalahan dalam pengelolaan dana desa, alokasi dana desa, bantuan keuangan desa serta bantuan hibah baik permasalahan administratif maupun permasalahan hukum.

"Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat selama 2016 sampai Agustus 2017, ada 110 penyelewengan dana desa di Jatim, di antaranya 107 dilakukan oleh perangkat desa maupun isteri kepala desa," jelasnya.

Penyelewengan tersebut di antaranya adalah rancangan anggaran di atas harga pasar (mark up), proyek pembangunan yang dipertanggungjawabkan juga  dianggarkan dari pos lainnya, mark up pembayaran honor perangkat desa.
Seperti, mark up pembelian ATK dan kerja sama dengan dengan pihak lain menciptakan proyek fiktif.

Nurwiyatno yang akrab dipanggil Cak Nur ini menjelaskan, klinik ini merupakan inisiatif dan inovasi dari Inspektorat Jatim dengan melibatkan organisasi perangkat daerah kabupaten untuk bersama-sama memberikan solusi terhadap segala permasalahan terkait pengelolaan bantuan keuangan di desa yang selama ini dianggap menjadi masalah oleh perangkat desa.

"Klinik konsultasi ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh  perangkat desa khususnya dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan Desa (BKD) dan Dana Desa (DD) maupun pengelolaan hibah yang dilaksanakan oleh desa," tukasnya.

Selain dapat dimanfaatkan untuk sarana konsultasi, klinik ini juga  dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menyampaikan informasi dan pengaduan terkait dugaan adanya penyimpangan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan Desa maupun Dana Desa.

"Kami harap, dengan adanya klinik konsultasi ini dapat mengurangi  perangkat desa yang terjerat kasus pengelolaan ADD, BKD dan DD serta pengelolaan hibah di desanya. Artinya, klinik ini dibangun dengan sungguh-sungguh untuk membantu perangkat desa dan masyarakat dalam mencari solusi sesuai ketentuan yang berlaku," pungkasnya. (tok/ted)

Komentar

?>