Senin, 11 Desember 2017

Bupati Faida Kecewa terhadap DPRD Jember

Selasa, 26 September 2017 00:18:34 WIB
Reporter : Oryza A. Wirawan
Bupati Faida Kecewa terhadap DPRD Jember

Jember (beritajatim.com) - Bupati Faida mengungkapkan kekecewaannya terhadap DPRD Jember, terkait dengan lamanya masa pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Perubahan Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan APBD 2017. 

"Saya merasa kecewa, karena waktunya diolor-olor terlalu berkepanjangan. Dan itu nanti ujung-ujungnya doknya lambat. Ujung-ujungnya nanti hanya membangun opini, ini pengajuan (Perubahan APBD) dari Pemkab lambat dan sebagainya," kata Faida, usai sidang paripurna penyampaian nota pengantar tujuh rancangan peraturan daerah inisiatif di gedung DPRD Jember, Senin (25/9/2017).

"Saya kecewa waktunya (pembahasan) dipanjang-panjangkan, karena sejatinya harusnya cepat diselesaikan supaya cepat dieksekusi karena sisanya banyak. Kecuali memang tujuannya supaya silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran)-nya tetap banyak, dan nanti membangun opini: oh, bupati dan wakil bupati gagal lagi mengeksekusi. Ini yang perlu dikawal," kata Faida.

"Saya berharap apapun yang ingin dibangun opininya, jangan korbankan kepentingan masyarakat. Karena di situ di Perubahan APBD, ada kepentingan honor guru ngaji tahap ketiga yang ditunggu, ada pembelian ambulance desa, ada kepentingan pembangunan jalan yang sekarang ditunggu masyarakat. Tidak ada kepentingan pribadi bupati," kata Faida.

"Masa membahas KUPA-PPAS saja hampir satu bulan. Itu merugikan masyarakat. Seharusnya membahas KUPA-PPAS cukup Tim Anggaran dan Badan Anggaran. Tidak sampai panggil-panggil semua OPD (Organisasi Perangkat Daerah), karena itu semestinya rapat di komisi. Habis itu mau diulang lagi. Panjang-panjang. Kita mau lihat itikad baik semua pihak. Kalau saya ingin ini lebih cepat, lebih cepat direalisasi," kata Faida.

Pembahasan KUPA-PPAS Perubahan APBD sebenarnya jika sesuai jadwal berakhir pada 15 September 2017 lalu. Namun dalam tahap finalisasi, Bupati Faida menolak sejumlah hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Jember dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Salah satunya soal dicoretnya beberapa anggaran, seperti anggaran mobil dinas Rp 1,2 miliar maupun anggaran untuk pembangunan diorama museum.

Selain itu, DPRD Jember meminta agar pelaksana tugas dan pelaksana harian kepala dinas tidak dilibatkan dalam pembahasan Perubahan APBD 2017, karena sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 14 ayat 7, bahwa badan atau pejabat pemerintah yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.

Akhirnya, Bupati Faida menandatangani sendiri nota kesepakatan KUPA-PPAS Perubahan APBD Jember 2017. Padahal sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 pasal 88 ayat 1, KUA dan PPAS yang telah disepakati dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.

Beberapa persoalan tersebut akhirnya membuat DPRD Jember berkonsultasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sejumlah solusi ditemukan. [wir/suf] 

Komentar

?>